Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan meluncurkan Kartu Kendali Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi, guna mengantisipasi penyelewengan dan kelangkaan BBM untuk masyarakat kurang mampu di daerah itu.
"Insya Allah, kami akan meluncurkan Kartu Kendali BBM Bersubsidi pada 27 November 2019," kata Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan peluncuran Kartu Kendali BBM Bersubsidi ini agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran, sehingga tidak ada lagi antrean panjang kendaraan di SPBU karena stok habis.
"Saat ini antrean panjang kendaraan hampir terjadi di setiap SPBU, karena BBM untuk masyarakat ini dijual ke pelaku tambang timah ilegal," ujarnya.
Menurut dia, pada tahun ini kartu kendali akan diberlakukan di Kota Pangkalpinang dan tahun 2020 diterapkan di Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung dan Belitung Timur.
"Masyarakat penerima manfaat BBM bersubsidi cukup membeli kartu kendali ini Rp20 ribu, sehingga mereka cukup membeli BBM menggunakan kartu tersebut," katanya.
Ia menambahkan kartu ini lebih canggih dibandingkan kartu sebelumnya, dan ini akan membatasi pembeli BBM sesuai jenis kendaraan, kalau mobil truk ban enam ke atas bisa sampai 60 liter dan engkel 20 hingga 40 liter.
"BBM bersubsidi itu seharusnya digunakan untuk masyarakat, tetapi kenyataannya dijual ke pelaku tambang bijih timah, sehingga masyarakat sulit mendapatkan bahan bakar karena BBM di SPBU cepat habis," katanya.
