Pangkalpinang (ANTARA) - Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong sinergi lintas sektoral untuk memperkuat pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) sehingga dapat meredam isu kelangkaan BBM yang meresahkan masyarakat di daerah itu.
"Koordinasi lintas sektor dinilai sangat penting untuk mencegah risiko gangguan suplai BBM ini," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Babel Shulby Yozar Ariadhy usai mengunjungi PT Pertamina Patra Niaga Area Babel di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan kunjungan PT Pertamina Patra Niaga Area Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini merupakan bentuk keseriusan Ombudsman dalam mengawasi dan merespons isu kelangkaan BBM yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU pada pekan ketiga November 2025 terutama di wilayah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Sungailiat.
“Kami melakukan pemantauan langsung serta rapat teknis bersama Pertamina untuk memastikan gangguan distribusi dapat segera dipulihkan. Prioritas kami adalah menjamin hak masyarakat atas layanan energi terpenuhi dengan baik” ujarnya.
Ia menyatakan dalam rapat pengawasan teknis ini, Pertamina mengungkap sejumlah penyebab keterlambatan pasokan, termasuk antrian kapal di loading port, gelombang tinggi dan cuaca buruk yang terjadi pada area pelayaran menuju Bangka Belitung yang menghambat kedatangan kapal, serta kondisi pasang surut yang membuat kapal tidak bisa bersandar.
Penyebab berikutnya yakni adanya lonjakan permintaan di wilayah Sungailiat dan Pangkalpinang, "panic buying" yakni perilaku masyarakat membeli bahan bakar secara berlebihan, terburu-buru dan tidak sesuai kebutuhan normal karena adanya ketakutan akan kelangkaan atau kenaikan Harga.
Selain itu, aktivitas sebagian oknum pengerit yang diduga membeli BBM untuk dijual kembali dengan margin yang besar turut memperpanjang antrean dan menciptakan kelangkaan di beberapa titik.
"Gangguan suplai BBM memiliki dampak luas terhadap mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi daerah, hingga operasional sektor layanan publik seperti transportasi dan Kesehatan," katana.
Ia menilai langkah ini positif, namun menekankan pentingnya strategi jangka menengah seperti peningkatan kapasitas penyimpanan, penataan pola pengiriman, serta pemantauan ketat terhadap pola permintaan musiman.
“Jika perbaikan pola distribusi dan mitigasi risiko dilakukan secara konsisten, gangguan serupa dapat diminimalkan pada tahun-tahun berikutnya,” katanya.
Menurut dia jika tidak ditangani dengan pendekatan sistemik, kelangkaan BBM berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan biaya logistik masyarakat.
"Kami mendorong Pertamina untuk memperkuat sistem monitoring berbasis data real-time, meningkatkan komunikasi publik yang proaktif, serta menyiapkan skenario kontinjensi menghadapi cuaca ekstrem dan lonjakan permintaan," katanya.
