Pemprov dukung IJTI Babel gelar uji kompetensi

Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Babel melaksanakan uji kompetensi jurnalis, guna melahirkan jurnalis yang memiliki kode etik.

"IJTI Bangka Belitung menggelar uji kompetensi bagi para jurnalis agar memiliki sertifikat, sehingga tidak menjadi jurnalis “abal-abal”, namun menjadi jurnalis yang berkualitas yang memiliki kompetensi, penguasaan teknologi, dan memiliki kode etik jurnalistik yang baik dan benar," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Babel, Sudarman di Pangkalpinang, Rabu.

Ia mengatakan, berkembangnya teknologi informasi di era modern memunculkan berbagai media dengan portal digital yang bersaing dengan media mainstream, sehingga melahirkan begitu banyak jurnalis dadakan.

Sebelum uji kompetensi dilaksanakan, acara dimulai dengan seminar yang bertema “Digital Disruption, antara mudah dan musnah”.

"Disrupsi ada dua pandangan, negatif dan positif. Bila kita melihatnya dari sisi negatif, gangguan adalah sebuah halangan. Apabila kita melihatnya dari sisi positif, gangguan adalah upaya untuk membuat inovasi," ujarnya.

Menurutnya, saat ini media mainstream juga sudah mulai mengurangi cetakannya, karena sekarang masyarakat mulai beralih membaca secara digital. Oleh sebab itu, kita harus bisa menyiasati dengan inovasi.

Pemerintah provinsi sangat mendukung usaha-usaha yang dilakukan oleh IJTI yang menggelar uji kompetensi wartawan televisi jurnalisme. Uji kompetensi ini merupakan standar kelayakan.

"Dengan memiliki lisensi, maka mengukuhkan bahwa pekerjaan wartawan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Memang harus ada standarisasinya dalam bekerja, dan hal ini perlu kita pahami dalam literasi digital," ujarnya.

Dalam menangkal isu-isu negatif dan berita-berita hoax, pemerintah juga bertugas untuk melakukan penangkalan dengan cara memberikan berita-berita positif, agar dapat mengimbangi dan mengatasi berita hoax yang berseliweran di jagat maya.

"Sudah menjadi tugas pemerintah untuk mencerdaskan masyarakat untuk tidak terpapar berita hoax," ujarnya.