Pangkalpinang (ANTARA) - DPRD Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, setuju jika Pizza Hut menyewa gedung Hamidah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah kota itu.
"DPRD menyambut baik siapapun yang ingin investasi di Kota Pangkalpinang, karena perdagangan dan jasa adalah harapan bagi peningkatan PAD di kota ini. Tentu saja dengan semakin banyak pengusaha yang berinvestasi di Kota Pangkalpinang termasuk Pizza Hut," kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady.
Rio menyebutkan, dengan hadirnya retail nasional akan semakin tinggi pemasukan yang didapat baik dari retribusi maupun pajak restoran, tentu ini akan positif bagi peningkatan PAD.
"Yang penting mereka bisa komit melaksanakan peraturan daerah di Kota Pangkalpinang," ucapnya.
Terkait penggunaan aset milik Pemkot Pangkalpinang, Rio mengatakan, hal tersebut pernah dibicarakan di internal Komisi 2 DPRD bersama Bakueda Kota Pangkalpinang, artinya sewa aset oleh pihak swasta memang dibenarkan secara hukum.
"Tentu kami sangat mendukung jika memang itu bermanfaat bagi Kota Pangkalpinang, daripada aset yang ada terbengkalai dan tidak mampu memberikan nilai manfaat bagi pembangunan Kota Pangkalpinang," jelasnya.
Rio juga mengatakan, terkait dengan nilai sejarah Gedung Hamida memang harus cek terlebih dahulu apakah gedung tersebut termasuk dalam cagar budaya yang telah di register.
"Sehingga kita pun dapat menyampaikan kepada penyewa agar bangunan tersebut tetap pada bentuk seperti apa adanya, kami sangat fokus terhadap masalah itu," ucapnya.
Rio juga menuturkan, DPRD Kota Pangkalpinang sangat mendukung Pemkot Pangkalpinang mengundang pihak ketiga dari dalam maupun luar Bangka Belitung untuk menginvestasikan usahanya di Kota Pangkalpinang.
Menurutnya, masih banyak sebetulnya aset Pemerintah Kota Pangkalpimang yang bisa disewakan kepada pihak lain, dengan perjanjian yang saling menguntungkan.
"Selama ini kami melihat aset pemerintah kota juga banyak yang belum dikelola dengan baik dan maksimal apakah itu untuk hotel, ruko maupun kampus yang ternyata adalah aset pemerintah kota," katanya.
Rio berharap, untuk kedepannya Pemkot Pangkalpinang bisa mendata ulang seluruh aset yang ada untuk dilakukan optimalisasi, agar PAD dapat meningkat, seiring tumbuhnya Pangkalpinang sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
