Menkumham lantik enam pejabat eselon II

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly melantik enam pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

"Saya telah melantik dan mengambil sumpah jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelantikan ini adalah suatu momen yang tidak biasa karena dilakukan pada masa pandemi COVID-19, sehingga beberapa pejabat dilantik melalui video conference," ujar Yasonna, saat pelantikan di Gedung Graha Pengayoman Kemenkumham, Jakarta, Kamis.

Pejabat eselon II yang dilantik di antaranya Sudjonggo yang kini menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan. Sebelumnya, Sudjonggo menjabat Kepala Biro Umum di Kemenkumham.

Selanjutnya, Sekretaris Ditjen Pemasyarakatan Ibnu Chuldun yang dilantik menjadi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Riau.

Direktur Merek dan Indikasi Geografis Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham Mohamad Aliamsyah dilantik menjadi Sekretaris Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU).

Kepala Kanwil Kemenkumham Riau Lucky Agung Binarto dilantik sebagai Kepala Biro Umum Kemenkumham. Kemudian, Sekretaris Ditjen AHU Danan Purnomo dilantik menjadi Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung.

Terakhir, Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung Nofli menjabat sebagai Direktur Merek dan Indikasi Geografis Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham.

Dalam sambutannya, Yasonna berpesan kepada para pejabat yang dilantik agar segera menyesuaikan diri dan bekerja dengan sungguh-sungguh.

Selain itu, dia juga berharap para pejabat baru tersebut memiliki integritas, kompetensi, profesionalitas, kinerja tinggi, dan moralitas yang bagus, sehingga mampu berkomitmen menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. "Khususnya dalam menyelesaikan persoalan dan tantangan di Kemenkumham dengan fungsi yang sangat heterogen," ujar Yasonna.

Lebih lanjut, Menkumham berharap pejabat yang dilantik mampu membawa perubahan paradigma birokrasi yang cukup signifikan, mengingat selama pandemi COVID-19, terjadi perubahan pola kerja, dari "work from office" menjadi "work from home".

"Saudara-saudara harus segera menciptakan budaya kerja dan pola kerja birokrasi yang mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga meminimalisir adanya kontak langsung antar-manusia untuk mencegah meluasnya penularan COVID-19," ujar Yasonna.

"Sukseskan seluruh kebijakan Presiden dan Wakil Presiden dengan sebaik-baiknya dan tentunya berdasarkan aturan yang berlaku," katanya pula.