KPU Bangka Barat gandeng Dinsos data pemilih berkebutuhan khusus

Mentok, Babel (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menggandeng Dinas Sosial Kabupaten setempat untuk bersama-sama melakukan pendataan pemilih kelompok berkebutuhan khusus.

"Setelah penetapan daftar pemilih sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat 2020 beberapa hari lalu, saat ini tahapan yang dilakukan adalah menunggu tanggapan dan masukan masyarakat terkait daftar itu," kata anggota KPU Kabupaten Bangka Barat, Henni Afriana di Mentok, Rabu.

Menurut dia, dalam tahapan yang sedang berjalan ini para petugas penyelenggara di tingkat desa dan kecamatan juga masih tetap aktif menjaring kembali para pemilih yang belum masuk daftar pemilih sementara.

"Untuk para pemilih dari kelompok berkebutuhan khusus kemungkinan juga masih ada yang tercecer, untuk itu kami bersama para petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Bangka Barat masih melakukan penelusuran untuk verifikasi di lapangan dan memastikan para penyandang disabilitas itu masuk dalam daftar pemilih," kata dia.

Secara teknis, kata Henni, para petugas Dinas Sosial yang sudah ada di seluruh kecamatan akan bersama-sama dengan petugas penyelenggara pemilu di tingkat desa untuk mendatangi langsung rumah-rumah warga berkebutuhan khusus.

Hal itu dilakukan karena selama ini Dinas Sosial selalu rutin melakukan pemutakhiran data untuk program penyaluran berbagai bantuan dari pemerintah untuk warga kelompok tersebut.

"Data mereka cukup akurat dan memang mereka lebih mengenal wilayah dan orang yang bersangkutan sehingga akan memudahkan petugas pendataan saat di lapangan," katanya.

Dari hasil pencocokan dan penelitian itu, nantinya akan dimasukkan dalam data pemilih yang nantinya akan menjadi dasar penetapan Daftar Pemilih Sementara hasil perbaikan.

"Saat ini kami juga masih menunggu masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait perbaikan data pemilih itu, kami berharap warga proaktif untuk melakukan pemeriksaan data pemilih yang sudah ditempelkan di kantor kepala desa dan kelurahan masing-masing, jika belum masuk data tersebut segera melaporkan ke petugas yang ada di desa atau kecamatan agar nama dimasukkan," katanya.