Twitter melarang klaim palsu terkait vaksin COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Twitter mengatakan pengguna akan diminta untuk menghapus cuitan baru yang menyebutkan klaim yang salah atau menyesatkan tentang vaksinasi COVID-19, sebagai bagian dari perluasan aturan platform tersebut tentang misinformasi virus corona.

Perusahaan media sosial itu, dikutip dari Reuters, Kamis, mengatakan bahwa pengguna bisa saja diminta untuk menghapus tweet dengan klaim palsu yang menyebutkan vaksin "digunakan untuk sengaja menyebabkan kerusakan atau mengontrol populasi, termasuk pernyataan tentang vaksin yang memicu konspirasi yang disengaja."

Kebijakan itu diumumkan ketika seorang perawat di New York menjadi orang Amerika pertama yang divaksinasi COVID-19. Kebijakan tersebut juga akan berlaku untuk klaim palsu bahwa pandemi itu tidak nyata atau, yang lebih serius, menyebut vaksinasi tidak diperlukan.

Twitter mengatakan kebijakan itu juga akan berlaku untuk klaim palsu yang banyak dibantah tentang efek buruk dari menerima vaksin COVID-19.

Teori konspirasi dan informasi yang salah tentang virus corona dan potensi vaksinnya telah berkembang biak di platform media sosial selama pandemi.

Twitter mengatakan awal tahun depan akan mulai memberi label atau memberi peringatan pada cuitan dengan "rumor tidak berdasar, klaim yang disengketakan, serta informasi yang tidak lengkap atau di luar konteks" tentang vaksin.

Juru bicara Twitter mengatakan perusahaan akan menentukan mitra kesehatan masyarakat untuk menilai misinformasi yang cukup berbahaya tentang vaksin untuk kemudian dihapus.

Facebook dan Youtube milik Alphabet, keduanya dalam beberapa pekan terakhir mengumumkan larangan klaim palsu tentang vaksin yang bertentangan dengan informasi dari pakar kesehatan.

Twitter sebelumnya mewajibkan pengguna untuk menghapus cuitan dengan informasi palsu atau menyesatkan tentang virus corona, mulai dari tindakan pencegahan, perawatan, hingga peraturan resmi, risiko infeksi atau kematian.

Perusahaan media sosial tersebut mengatakan menyembunyikan cuitan semacam itu dan memblokir pengguna agar tidak men-tweet lagi sampai mereka menghapusnya.

Twitter mengatakan akan memberlakukan kebijakan yang diperbarui mulai 21 Desember dan akan memperluas tindakan ini dalam beberapa pekan ke depan.