Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi mengungkapkan Wapres Ma’ruf menemui Presiden Jokowi guna menyakinkan Presiden untuk membatalkan lampiran Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal terkait investasi industri miras.
"Wapres tadi pagi bertemu empat mata dengan Presiden (Joko Widodo) dan Presiden diyakinkan untuk bagaimana agar itu dicabut; dan akhirnya memang Presiden sudah mencabut," kata Masduki Baidlowi kepada Antara di Jakarta, Selasa.
Sebelum meyakinkan Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf terlebih dahulu berkoordinasi dengan para pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) agama Islam terkait keberatan mereka terhadap pengaturan investasi industri miras di Indonesia.
"Dalam beberapa hari terakhir, Wapres memang banyak berkoordinasi dengan pimpinan-pimpinan ormas, bagaimana agar keberatan pimpinan-pimpinan ormas itu, (agar) aspirasi itu sampai dengan cara yang tepat dan baik," jelas Masduki yang juga salah satu Ketua MUI tersebut.
Wapres juga menyampaikan kepada sejumlah menteri dan pimpinan ormas Islam terkait ketidaksesuaian peraturan investasi industri miras di Indonesia.
"Wapres juga sudah berbicara mengenai bahaya dari izin miras itu. Jadi memang ini menjadi persoalan yang sangat serius bagi Wapres kalau isu itu berlanjut," katanya.
Selasa, Presiden Joko Widodo mencabut lampiran terkait investasi industri miras dalam Perpres tersebut.
Sikap Presiden tersebut mendapat apresiasi dari sejumlah pimpinan ormas Islam, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
Berita Terkait
Wapres Ma'ruf Amin tak gunakan "buzzer" atau "influencer"
7 Juli 2021 22:28
Jubir: Wapres Ma'ruf tidak marah dijuluki "The King of Silence"
7 Juli 2021 18:27
Usulan mudik bagi para santri berlaku hanya selama masa pengetatan perjalanan
24 April 2021 11:45
MUI: Fatwa Sinovac terbit sebelum Presiden Jokowi divaksinasi
6 Januari 2021 15:59
Gibran angkat Tina Talisa sebagai Staf Khusus Wapres
6 Desember 2024 21:11
Kepolisian ajukan gugatan pidana terhadap Wapres Filipina Sara Duterte
28 November 2024 09:53
Wapres Gibran minta sistem zonasi sekolah dihilangkan
21 November 2024 23:29
Masuki hari keempat "lapor mas wapres" terima 296 laporan warga
14 November 2024 15:35