"Keterlibatan pemerintah desa (Pemdes) sangat penting, agar data yang diperoleh lebih valid, terpecaya dan sesuai kondisi riil di lapangan,"
Pangkalpinang (Antara Babel) - Gubernur Bangka Belitung Rustam Effendi meminta Badan Pusat Statistik (BPS) melibatkan pemerintah desa dalam pemutakhiran basis data terpadu (PBDT) 2015 rumah tangga sasaran (RTS) di daerah itu.

"Keterlibatan pemerintah desa (Pemdes) sangat penting, agar data yang diperoleh lebih valid, terpecaya dan sesuai kondisi riil di lapangan," kata Rustam Effendi di Pangkalpinang, Rabu.

Saat ini, kata dia, pihaknya banyak menerima laporan dari masyarakat bahwa banyak penyaluran beras miskin gratis (rankistis) yang tidak tepat sasaran, misalnya masyarakat mampu mendapatkan beras bersubsidi ini.

Selain itu, rumah tangga sasaran (RTS) yang sudah meninggal atau pindah ke daerah lain masih terdaftar sebagai penerima raskintis.

"Kami berharap data melalui kegiatan PBDT tahun ini, lebih valid dan tidak ada lagi masyarakat mampu, meninggal terdaftar sebagai penerima raskintis dan bantuan sosial lainnya," ujarnya.

Sementara itu, kata dia, pemerintah desa dan kelurahan segera mengelar musyawarah menetapkan warga miskin yang berhak mendapatkan bantuan beras dan bantuan sosial peningkatan kesejahteraan lainnya.

"Jika penyaluran bantuan tepat sasaran, tentu pemerintah mudah menekan angka kemiskinan, ujarnya.

Selama ini, kata dia, pihaknya telah mengganggarkan dana yang besar untuk menekan angka kemiskinan ini, namun berdasarkan data jumlah masyarakat miskin tidak berubah.

Pada tahun ini, Pemprov Babel mengganggarkan lebih dari Rp13 miliar untuk memberi subsidi raskintis kepada 41.635 RTS, tersebar di 67 kelurahan dan 313 desa pada tujuh kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang.

"Seharusnya, dengan banyaknya program bantuan yang telah dilakukan akan mengurangi angka kemiskinan di daerah ini," ujarnya.



Pewarta: Aprionis
Editor : Mulki

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.