Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya mengatasi permasalahan Anak putus sekolah, khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2019-2021 yang terdata sebanyak 2.348 siswa.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut Gubernur Erzaldi Rosman memimpin Forum Group Discussion (FGD) bersama Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) Bangka Belitung.
"Sangat disayangkan bahwa sebanyak 461 siswa putus sekolah ini di antaranya disebabkan oleh pernikahan dini, jumlah yang sangat banyak jika diukur dari 1,4 juta jiwa di Babel," ujarnya.
Demi memberantas permasalahan tingginya angka putus sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) turut diundang Dinas Pendidikan, dewan pendidikan, MGBK, Dinas Kesehatan, RS jiwa, Dinas Tenaga Kerja/ BLKI, hingga Kanwil Kemenag Babel guna membahas dan memperkuat kebijakan yang disusun.
Beberapa kebijakan sebagai solusi tingginya angka putus sekolah ini sebelumnya telah disusun oleh MGBK dan hari ini ini didiskusikan untuk dimatangkan.
"Tindak pencegahan, pembimbingan, dan pembinaan perlu dilaksanakan agar permasalahan ini segera terputus", kata Erzaldi yang juga didampingi sang istri, Melati sekaligus Ketua TP-PKK Babel.
"TP-PKK juga memiliki program yang dapat menekan angka putus sekolah ini," ujarnya.
Menghadapi permasalahan ini secara langsung di sekolah, Ketua MGBK Babel, Arif menjelaskan ini menjadi kesempatan yang ditunggu-tunggu karena dapat membahas hal ini secara langsung bersama orang nomor satu di Babel dan pihak yang terlibat agar program pada masing-masing instansi dapat mendukung strategi mengentaskan permasalahan putus sekolah.
"Tingginya angka putus sekolah yang dominan dikarenakan pernikahan dini merupakan fakta. Kami menghadapi sendiri, siswa, orang tua bahkan masyarakat di sekolah ketika terjadinya putus sekolah," ujarnya.
Harapan besar setelah FGD ini untuk bisa bersinergi, merancang solusi yang masif dan bersinergi dengan potensi yang ada.
Setelah pertemuan ini, akan disusun program yang sudah berjalan dan yang baru dari semua instansi terkait untuk menghambat pernikahan dini dan upaya mengembalikan siswa belajar.
"Sesuai arahan Pak Gubernur, kita harus bersama-sama bersinergi dengan beberapa instansi ini melalui program yang sudah ada dan berjalan, serta program baru untuk mendukung," ungkapnya.
Siswa yang sudah putus sekolah diupayakan untuk tidak putus belajar dengan memanfaatkan jalur pendidikan lain seperti pendidikan kesetaraaan paket A, B dan C. Selain itu, pendidikan nonformal juga bisa ditempuh seperti kursus singkat dari BLK yang bisa membekali mereka untuk siap bekerja maupun berwirausaha.
"Siswa yg perlu diselamatkan juga jumlahnya banyak, jangan sampai permasalahan ini menular kepada siswa yang baik-baik saja," harapnya.
Pada kesempatan ini juga pihaknya menyampaikan, bersama Kanwil Kemenag Babel, Pemprov Babel juga sudah memiliki MoU BP4 (Badan Penyelenggaraan Perselisihan Perkawinan) untuk menekan angka perceraian di Babel.
Tujuan dilibatkannya Kemenag Babel dalam permasalahan ini adalah untuk mempersiapkan anak-anak menjadi bapak yang kuat dan ibu yang hebat sekaligus mengurangi posisi Babel yang menduduki urutan ke-5 tertinggi di nasional untuk angka perceraian.
Karena, jika ditelusuri, pernikahan dini menyebabkan angka putus sekolah meningkat, yang berujung pada perceraian.
Selain sinergitas program kerja beberapa instansi, Gubernur Erzaldi juga sudah menggalakan program peningkatan kompetensi guru BK dengan membekali tambahan pengetahuan ilmu psikologi oleh tenaga ahli yang akan dimulai dua minggu ke depan.
"Program peningkatan kompetensi Guru BK ini menjadi salah satu solusi untuk memperkuat siswa agar tidak putus sekolah," tegasnya.
