Sungailiat, Bangka (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Iskandar memberikan apresiasi atas keberhasilan Dinas Kesehatan setempat dalam menurunkan angka kasus kekerdilan sehingga meraih penghargaan terbaik pertama tingkat provinsi.
"Saya memberikan apresiasi penuh kinerja Dinas Kesehatan yang berhasil menurunkan angka kasus 'stunting' (kekerdilan) dari 32,23 persen di tahun 2013 menjadi hanya 1,87 persen di bulan Februari 2021," katanya di Sungailiat, Kamis (17/6).
Dia mengharapkan dengan turun angka kekerdilan mempercepat tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama bidang kesehatan.
"Saya menyarankan agar pengelolaan penanganan kasus ini terus dimaksimalkan sehingga ke depannya kasus 'stunting' dapat lebih ditekan," katanya.
Pihaknya akan mendukung penuh kerja eksekutif selama program tersebut benar-benar memberikan nilai pada tingkat kesejahteraan masyarakat.
"Saya tetap mendukung berbagai program pemerintah daerah baik yang direncanakan ataupun yang sudah direalisasikan jika program itu memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Iskandar.
Kabupaten Bangka dinilai berhasil menurunkan kekerdilan sehingga ditetapkan sebagai kabupaten terbaik pertama untuk kategori kinerja pengelolaan kekerdilan dan memperoleh penghargaan sebagai kabupaten paling inspiratif, replikatif, dan inovatif.
Wakil Bupati Bangka Syahbuddin menyatakan pelaksanaan konvergensi penurunan kekerdilan di daerah itu menggunakan konsep kolaborasi atau pentahelix dengan mengedepankan kerja sama dengan berbagai pihak secara sinergi dan konvergentif.
Penurunan angka kasus kekerdilan salah satu misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023 yang secara teknis dituangkan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Stunting Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023.
Penurunan dan pencegahan kekerdilan dilakukan melalui konvergensi dari tujuh pengelolaan, yaitu kelembagaan, advokasi, pernikahan, kehamilan, pengasuhan, sanitasi, dan inovasi dengan menerapkan pendekatan pembangunan partisipatif pentahelix, yaitu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa, pelaku usaha, masyarakat, perguruan tinggi serta media massa.
Ketua DPRD Bangka apresiasi keberhasilan Dinkes turunkan kekerdilan
Jumat, 18 Juni 2021 8:09 WIB