Jakarta (Antara Babel) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah akan melihat dulu hasil uji coba terkait dengan penerapan sistem distribusi elpiji bersubsidi tabung tiga kilogram secara tertutup yang rencananya dilakukan bulan Juni 2015.
"Kami akan melihat dulu hasil uji coba," kata Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, pemerintah yang jelas akan mengeluarkan langkah guna mengawasi agar golongan mampu tidak lagi menggunakan atau tidak usah memakai tabung gas bersubsidi.
Hal tersebut dinilai juga sebagai upaya untuk mengurangi disparitas yang ada terkait dengan harga.
Wapres dijadwalkan bakal memimpin rapat tentang gas di Kantor Wakil Presiden pada Rabu (25/3) siang ini.
Pemerintah akan melakukan tahapan uji coba sistem distribusi elpiji bersubsidi tabung tiga kilogram secara tertutup pada Juni 2015.
Pelaksana Tugas Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/3) mengatakan, wilayah uji coba distribusi tertutup adalah Bali, Bangka, dan Batam.
"Uji coba dilakukan selama empat bulan. Kita belajar kelemahan dan kelebihannya," katanya.
Menurut dia, setelah proses uji coba dan dilakukan evaluasi, pemerintah akan memberlakukan distribusi elpiji tiga kg secara tertutup pada awal 2016.
Ia mengatakan, sistem distribusi elpiji tiga kg tertutup yang akan dipakai adalah melalui pemberian subsidi langsung dengan memakai kartu kepada masyarakat dan usaha mikro yang berhak menerimanya. "Itu sudah berdasarkan kajian pemerintah," ujarnya.
Nantinya, pemberian subsidi langsung berupa dana jumlah tertentu ke masyarakat yang berhak itu akan dijadikan satu dengan program kartu pemerintah lainnya. "Setiap bulan akan dilakukan transfer untuk membeli elpiji," katanya.
Menurut dia, dana subsidi tersebut tidak bisa diambil dalam bentuk tunai. "Masyarakat harus pergi ke pangkalan untuk menukarkan dana subsidinya dengan elpiji tiga kg," ujar Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM.
Dengan total subsidi tiga kg yang mencapai Rp26 triliun, tambahnya, maka diperkirakan setiap kepala keluarga (KK) dan usaha mikro bisa mendapat subsidi sekitar Rp42-45 ribu per bulan.
