Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan realisasi belanja negara pada Januari-Oktober 2021 mencapai Rp2.058,9 triliun atau tumbuh 0,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) yakni Rp2.041,8 triliun.
"Belanja kami coba kendalikan tanpa mengorbankan kebutuhan COVID-19 yang masih sangat penting," ungkap Sri Mulyani dalam acara CEO Networking 2021 di Jakarta, Selasa.
Dengan demikian, realisasi tersebut telah mencapai 74,9 persen dari target APBN yang sebesar Rp2.750 triliun.
Belanja negara itu meliputi belanja pemerintah pusat Rp1.416,2 triliun atau tumbuh 5,4 persen (yoy) dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp642,6 triliun atau terkontraksi 7,9 persen.
Belanja pemerintah pusat tersebut telah mencapai 72,5 persen dari target Rp1.954,5 triliun, sementara TKDD mencapai 80,8 persen dari target Rp795,5 triliun.
Belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja kementerian/lembaga Rp833,1 triliun atau tumbuh 14,8 persen (yoy) dan belanja nonkementerian/lembaga Rp583,1 triliun atau minus 5,7 persen (yoy).
"Belanja kesehatan masih sangat tinggi, bahkan melonjak dan belanja bantuan sosial masih kami pertahankan cukup tinggi sehingga pemulihan ekonomi bisa berjalan," ujar Sri Mulyani.
Sementara itu, realisasi TKDD terdiri atas transfer ke daerah Rp585,3 triliun atau terkontraksi 8,2 persen (yoy), sedangkan dana desa terealisasi Rp57,3 triliun atau minus 5,2 persen (yoy).
Berita Terkait
Sri Mulyani: Anggaran infrastruktur terealisasi Rp282,9 triliun
22 November 2024 20:41
Menkes-Menkeu pantau kondisi BPJS Kesehatan terkait isu kenaikan iuran
15 November 2024 11:28
Sri Mulyani pangkas 50 persen anggaran dinas kementerian/lembaga
11 November 2024 15:28
Sri Mulyani jelaskan alasan adanya perombakan struktur Kemenkeu
8 November 2024 17:35
Prabowo tunjuk Sri Mulyani dan tiga wakil bertugas di Kemenkeu
21 Oktober 2024 00:07
Sri Mulyani pastikan dia ditugaskan kembali jabat menkeu oleh Prabowo
14 Oktober 2024 21:54
Menkeu Sri Mulyani motivasi pelajar SMA Negeri 1 Tanjung Pandan
7 Oktober 2024 10:18
Menkeu: pemda masih bergantung pada keuangan pemerintah pusat
23 September 2024 14:05