Molen: Sinergi dan kreativitas berinovasi tingkatkan kapasitas fiskal

Pangkalpinang (ANTARA) - Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil (Molen) mengatakan seluruh komponen masyarakat dan stakeholder di Pangkalpinang harus berjuang, bekerja keras, bersinergi dan berkreativitas dalam inovasi untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Dalam menstimulasi perekonomian dan target pembangunan, postur APBD tahun anggaran 2022 meliputi pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp 880,14 miliar, mengalami perubahan atau peningkatan sebesar Rp 4 miliar dibandingkan pada saat penyampaian nota keuangan dan Raperda APBD sebesar Rp 876,85 miliar.

"Ini menggambarkan upaya pemkot untuk mengurangi defisit belanja. Untuk itu kita harus berjuang, bekerja keras, bersinergi, dan berkreatifitas dalam inovasi untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah," kata Molen pada rapat paripurna ke-12 persidangan kesatu tahun 2021 DPRD Kota Pangkalpinang dalam acara penandatanganan persetujuan terhadap nota keuangan dan Raperda tentang APBD tahun anggaran 2022 di ruang sidang paripurna DPRD, Senin (29/11).

Secara rinci Molen menyampaikan target pendapatan daerah pada Raperda 2022 sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar  Rp 180,38 Miliar. Pendapatan ini bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp119,2 Miliar. Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp 20,02 Miliar. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp 6,36 Miliar, sedangkan Lain-lain Pendapatan Asli  Daerah Yang Sah dalam RAPBD Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp 34,8 Miliar. 

2. Pendapatan Transfer dalam RAPBD Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp 661,2 Miliar. Terdiri dari : Dana Transfer Pusat sebesar Rp 598,97 Miliar, Dana Transfer Antar Daerah ditargetkan sebesar Rp 6,25 Miliar. 

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp 38,52 Miliar.

Pria yang pernah menjabat Kepala Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini juga menjelaskan, prioritas belanja pada Raperda APBD tahun anggaran 2022 tetap berpijak pada enam fokus kebijakan.

Kebijakan itu meliputi upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan dan pemulihan serta akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi; melaksanakan kegiatan yang mendukung peningkatan PAD dan peningkatan pengelolaan destinasi wisata.

"Termasuk penyediaan sarana distribusi perdagangan dengan melakukan penataan pasar, melakukan pencegahan dan penanganan bencana serta penyediaan prasarana untuk peribadatan guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat," ungkapnya.
 
Terakhir dia meminta kepada kepala OPD agar dapat bersinergi, dengan semangat dan komitmen yang tinggi serta melaksanakan kegiatan secara efisien dan efektif, agar hasil yang dicapai dapat seoptimal mungkin, dan tentunya juga harus mentaati ketentuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku, demi terwujudnya Pangkalpinang menuju kemakmuran.