Jakarta (Antara Babel) - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengungkapkan tantangan yang dihadapi anggota Lembaga Sensor Film, salah satunya bersinergi dengan Komisi Penyiaran Indonesia.
"Kami harap anggota LSF kedepan bisa bersinergi dengan KPI untuk proses sensor televisi," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan selama ini yang sering terjadi antara kedua institusi itu adalah banyak program-program yang dinyatakan lulus sensor oleh LSF namun mendapat teguran dari KPI.
Tantangan kedua menurut dia, anggota LSF harus bisa ikut mendorong tumbuh dan berkembangnya industri perfilman nasional. Hal itu menurut dia mengingat kondisi perfilman nasional mengalami penurunan.
"Anggota LSF harus bisa mendorong timbuh kembang industri perfilman nasional," ujarnya.
Dia juga menekankan bahwa produk seni dan budaya juga harus memiliki misi yang harus memperhatikan sisi kedaulatan negara.
Menurut dia, perfilman nasional dan produknya bisa menjadi alat propaganda khususnya untuk menjaga kedaulatan negara.
"(Kedaulatan) merupakan misi masing-masing calon anggota LSF namun kami berpandangan selain produk seni budaya dan punya misi terkait fungsi LSF harus memperhatikan kedaulatan," tuturnya.
Selain itu, dia mengatakan UU No. 33 tahun 2009 tentang Perfilman mengatur anggota LSF dari 45 orang menjadi 17 orang. Namun menurut dia ada lapis kedua yang disebut tenaga sensor untuk mendukung kinerja 17 anggota LSF tersebut.
"Terkait 'take home pay' anggota LSF senilai Rp5 juta, kami sedang identifikasi dan sampaikan pada pemerintah agar segera melakukan peninjauan," ujarnya.
Berita Terkait
Ketua Komisi XII DPR RI kunjungi PLTU dan GI Suge Belitung dukung PLN jaga keandalan listrik jelang Pilkada 2024
18 November 2024 22:57
Komisi III DPR: uji kelayakan Capim-Dewas KPK digelar 18-21 November
15 November 2024 15:57
Tujuh tahanan kabur, Komisi XIII DPR sidak Rutan Kelas I Salemba
14 November 2024 10:09
Anggota DPR usul siswa diwajibkan membaca 15-30 menit sebelum belajar
14 November 2024 08:53
Rapat paripurna setujui RUU DKJ jadi usul inisiatif DPR RI
12 November 2024 12:21
Ketua Komisi VIII DPR: revisi UU haji perlu dikebut
8 November 2024 10:07
Rapat Paripurna DPR RI setujui naturalisasi Kevin Diks
5 November 2024 11:46
Raker perdana dengan Komisi XIII DPR, Supratman bahas fokus kerja Kementerian Hukum
5 November 2024 10:54