Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menargetkan penyaluran bantuan sosial (bansos) selesai dalam dua pekan terakhir di bulan Februari 2022.
"Kemensos, Kemendes PDTT, dan Kemendikbud agar segera mempercepat penyaluran bansos 2022 di dua minggu terakhir bulan Februari," ujar Menko PMK Muhadjir Effendy dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Ia menyampaikan, target itu sebagaimana tindak lanjut atas arahan Presiden RI Joko Widodo yang menginstruksikan percepatan penyaluran bansos untuk tahun 2022.
Menko PMK meminta kepada seluruh pihak untuk dapat berkomitmen dalam mengawal percepatan penyaluran bansos. Data, proses administrasi, penyesuaian regulasi harus selesai di minggu pertama Februari 2022.
Khusus untuk Kemendagri, ia mengatakan, agar membuat tim satgas pengawalan sehingga pemerintah daerah (pemda) dipastikan mengawal percepatan bansos.
"Demikian pula TNI/Polri juga diminta untuk mengawal percepatan penyaluran bansos dan utamanya untuk daerah sulit," kata Menko PMK saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Percepatan Bansos 2022 secara daring, Kamis (17/2).
Dalam kesempatan itu, Menko PMK juga menekankan sosialisasi agar dilakukan oleh kementerian/lembaga dan pemda melalui berbagai media informasi agar keluarga penerima mengetahui besaran bansos yang diterima, kapan dapat diterima dan wajib bagi para penerima segera menggunakan bansos untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
"Bansos yang dikelola Kemensos yaitu Program Sembako dan PKH juga harus dipastikan agar diterima masyarakat sebelum bulan Maret 2022. Langkah percepatan salur seperti yang sudah direncanakan oleh Kementerian Sosial," kata Muhadjir.
Ia memaparkan, langkah percepatan salur bansos tersebut ialah untuk PKH tahap pertama disalurkan oleh bank dimulai tanggal 21 Februari 2022.
Sementara untuk percepatan salur bansos, khusus untuk Program Sembako disalurkan melalui PT Pos rapel Januari-Maret. Salur sembako direncanakan mulai tanggal 22 Februari 2022.
Adapun bansos yang dikelola Kemendes PDTT yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa juga akan dilakukan percepatan salur.
"Selanjutnya, BPKP juga perlu mengeluarkan petunjuk penyelesaian terkait hal ini," tutur Menko PMK.
Sehubungan dengan Program Indonesia Pintar (PIP), ia juga menekankan agar mempercepat upaya penyaluran agar segera dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya.
Di samping itu, Menteri BUMN juga diminta untuk memastikan kesiapan penyalur bansos, dalam hal ini bank dan PT Pos, serta melakukan evaluasi harian kinerja penyalur pada penyaluran bansos 2022 di dua minggu terakhir Februari. Terhadap bansos 2021 juga diminta untuk segera dituntaskan.
"Untuk Himbara dan BSI bersama pemerintah daerah harus segera menyelesaikan bansos 2021 yang belum salur dan memastikan paling lambat Februari 2022 ini dapat turut diselesaikan," kata Menko PMK.
