Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan pemerintah hingga 31 Maret 2022 telah mencairkan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) klaster perlindungan sosial di Babel sebesar Rp78,54 miliar.
"Ketergantungan fiskal Babel cukup tinggi, sehingga peran dana APBN sangat strategis untuk pembangunan, peningkatan aktivitas dan daya tahan ekonomi masyarakat daerah ini," kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Babel Edih Mulyadi di Pangkalpinang, Senin.
Ia menjelaskan realisasi dana APBN program PEN klaster perlindungan sosial di Babel Rp78,54 miliar dengan rincian program Keluarga Harapan sebesar Rp21,09 miliar yang diterima oleh 30.319 KPM.
Selanjutnya program PEN bantuan sosial sembako sebesar Rp32,71 miliar yang diterima oleh 18.172 KPM, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa Rp24,74 miliar yang diterima oleh 20.940 KPM.
"Program ini sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat di bidang fiskal ke pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 ini," ujarnya.
Menurut dia Program PEN yang berupa kebijakan dan insentif dalam berbagai sektor juga harus segera dilaksanakan untuk menjaga agar aktivitas perekonomian tetap berjalan dengan baik.
"Peran dana APBN menjadi sangat strategis dalam peningkatan daya tahan ekonomi masyarakat Bangka Belitung, khususnya di masa pandemi ini," katanya.
Ia menambahkan sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat di bidang fiskal, terdapat empat unsur eselon I Kementerian Keuangan yang mempunyai representasi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Perbendaharaan, dan Ditjen Kekayaan Negara.
"Keempat unsur tersebut menaungi bidang Pendapatan, Belanja, dan Aset Negara," katanya.
