Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama DPRD setempat berkolaborasi membenahi tata kelola pertambangan bijih timah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Sebagian orang beranggapan industri pertambangan ini merusak lingkungan. Namun menurut saya itu tidak tepat, tetapi yang salah yakni tata kelolanya saja," kata Pejabat (Pj) Gubernur Kepulauan Babel Ridwan Djamaluddin di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan dalam membenahi tata kelola penambangan bijih timah yang baik diperlukan berbagai aspek, diantaranya meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi di sektor tersebut.
"Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menginstruksikan untuk melakukan hilirisasi di sektor pertambangan, karena di samping meningkatkan nilai tambah, juga akan berimbas pada membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang," ujarnya.
Di samping itu, kata dia, pembenahan tata kelola industri tambang ini juga dengan memberikan kepastian, kenyamanan dan kemudahan berusaha bagi investor, baik itu berupa insentif fiskal maupun non-fiskal.
"Tentunya untuk mewujudkan hal itu kemampuan di bidang teknologi harus kita tingkatkan, termasuk efisiensi waktu, dan penerapan asas kepastian hukum," katanya.
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Babel Herman Suhadi berharap dengan perbaikan tata kelola timah berimbas pada peningkatan royalti timah untuk Babel.
"Sudah saatnya Babel berhenti menjual balok timah, namun sudah mulai membangun pabrik pengolahan seperti elektronik untuk meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru serta dapat meningkatkan pendapatan asli pemerintah daerah dan pusat," katanya.
