Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memfokuskan pengawasan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji bersubsidi, agar penyaluran energi bersubsidi itu tepat sasaran untuk mendorong perekonomian masyarakat.
"Tidak hanya energi bersubsidi, kami juga serius mengatasi kondisi inflasi terutamanya untuk menurunkan angka stunting dan pernikahan dini," kata Pejabat (Pj) Gubernur Kepulauan Babel Ridwan Djamaluddin usai rakor persiapan Forum Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Babel di Pangkalpinang, Senin.
Ia mengatakan dalam rakor kali ini disepakati lima poin yaitu meningkatkan koordinasi di segala bidang pembangunan dan ekonomi. Pelaksanaan dan pengaturan solar bersubsidi untuk kendaraan bermotor (fuel card).
Selanjutnya, pelaksanaan dan pengawasan pengaturan dan penyaluran gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram. Pengaturan bahan bakar bersubsidi solar kepada masyarakat nelayan dan terakhir menurunkan angka stunting serta gizi buruk.
"Kami meminta seluruh jajaran untuk segera mengatasi kelangkaan BBM bersubsidi, khususnya untuk para nelayan yang berakibat melonjaknya harga ikan di pasaran," katanya.
Menurut dia sesuai anjuran Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bahwa pemerintah daerah harus menyiapkan lapangan pekerjaan secara luas. Maka sebagai daerah penghasil timah.
Oleh karena itu, ia menginginkan Babel harus mempersiapkan hilirisasi timah, sebagai bentuk antisipasi apabila timah tidak lagi untuk di ekspor.
"Paling tidak, kita memulai menarik investor untuk berinvestasi di bidang hilirisasi timah," tegasnya.
