Pemkab Bangka Barat sebut BUMDes perlu memiliki dokumen kelayakan bisnis

Mentok, Babel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mendorong para pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki dokumen kelayakan bisnis agar usaha yang dijalankan tidak berhenti tengah jalan.

"Dokumen ini adalah pegangan BUMDes agar tidak tersesat, karena perencanaan bisnis yang matang, pasti akan membuahkan omset yang diharapkan," kata Tenaga Pendamping Profesional Kementerian Desa, PDTT, Marwan di Mentok, Kamis.

Menurut Marwan yang juga merupakan tenaga ahli Pemkab Kabupaten Bangka Barat tersebut, dokumen kelayakan bisnis merupakan pegangan awal yang harus disiapkan untuk memulai sebuah usaha.

"Dokumen ini seringkali diabaikan selama ini, padahal hal ini penting agar usaha yang dijalankan sesuai dengan perencanaan awal, sesuai potensi dan seharusnya menjadi pedoman bagi siapa saja yang menjalankan usaha tersebut," katanya.

Menurut dia, Pemkab bangka Barat saat ini telah menjalankan sekolah BUMDes Ubok Sekicing yang salah satunya melakukan program pembinaan dan pendampingan agar BUMDes berjalan sesuai yang diinginkan.

"Hari ini kita berikan materi pembelajaran analisis kelayakan usaha dan perencanaan bisnis dalam program Sekolah BUMDes Ubok Sekicing yang diikuti 10 BUMDes yang dijadikan percontohan," ujarnya.

Dalam pembelajaran dalam program itu, para peserta diberikan materi metode simulasi, yaitu semua peserta Sekolah Ubok Sekicing membuat dokumen kelayakan usaha, penghitungan rencana anggaran biaya dan proposal perencanaan bisnis.

"Dokumen kelayakan bisnis ini harus dimiliki oleh setiap unit usaha BUMDes, karena pengalaman kami mendampingi BPKP, Inspektorat pada monitoring dan evaluasi BUMDesa, dokumen ini yang selalu pertama kali dipertanyakan," katanya.

Menurut dia, melalui sekolah BUMDes Ubok Sekicing ini bisa menjadi contoh baik karena para pengelola BUMDes bisa belajar mengenai perencanaan usaha yang baik dan sesuai kebutuhan untuk menjalankan usaha.

"Kami siap mendampingi desa sampai selesai mengenai masalah tersebut. Apalagi, prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2023 salah satunya adalah pengembangan dan penyertaan modal ke BUMDes," kata Marwan.

Pada sekolah BUMDes Ubok Sekicing, para peserta diwajibkan mengikuti seluruh pertemuan, 12 kali pertemuan teori dan 10 pertemuan praktik yang sudah disusun para pengampu.

"Sebagai tahap awal kita gandeng 10 pengelola BUMDes untuk mengikuti kegiatan ini, kami berharap dengan kesungguhan dalam berusaha dan pendampingan yang kami lakukan, program ini bis menjadi percontohan bagi BUMDes-BUMDes lainnya," katanya.