Polda Babel awasi pendistribusian tiga bansos pengalihan subsidi BBM

Pangkalpinang (ANTARA) - Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengawasi pendistribusian tiga jenis bantuan sosial pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM), agar bansos pemerintah tersebut lebih tepat sasaran dan manfaat.

"Kami akan mengawasi ketat dan menindak tegas oknum-oknum yang menyelewengkan bansos pengalihan subsidi BBM ini," kata Kapolda Kepulauan Babel Irjen Pol Yan Sultra saat Fokus Group Discussion (FGD) kebijakan pemerintah penyesuaian harga bahan BBM bersubsidi di Pangkalpinang, Senin.

Ia mengatakan kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi ini agar tidak menimbulkan gejolak, pemerintah telah mengalokasikan tiga bantuan sosial yang sangat besar yaitu Bantuan Sosial Langsung (BLT) sebesar Rp12,4 triliun akan diberikan kepada 20,65 juta penerima BLT selama 4 bulan mulai dengan September dengan besaran per bulan sebesar Rp150.000 per penerima.

Kedua, Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp9,6 triliun yang diberikan kepada 16 juta pekerja. Penerima adalah pekerja yang gajinya hanya Rp 3.500.000 per bulan. Ketiga bantuan angkutan umum kepada sopir angkutan umum, ojek online dan nelayan.
.
"kami berharap semua pihak ikut mengawasi, sosiliasasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa kebijakan yang diambil pemerintah ini adalah untuk kebaikan bersama," katanya.

Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Ridwan Djamaluddin berharap kebijakan pemerintah atas penyesuaian harga BBM bersubsidi di Babel tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

"Kami dukung kegiatan ini, supaya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat atas kebijakan pemerintah dalam menyesuaikan harga BBM bersubsidi," katanya.

Turut hadir dalam kegiatan, GM Pertamina Sumbagsel, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Pati Jaya, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Babel, Kepala Dinas ESDM, Forkopimda Kepulauan Babel dan undangan lainnya.