BI targetkan inflasi pada 2023 turun ke 3,61 persen

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) dalam Rencana Anggaran Tahunan BI (RATBI) menargetkan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 2023 menurun ke level 3,61 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).

Adapun dalam prognosa bank sentral per 3 November 2022, inflasi IHK diperkirakan mencapai 6,11 persen (yoy).

"Sasaran kami adalah mengendalikan inflasi secara lebih cepat pada tahun depan, sehingga memang membutuhkan kenaikan suku bunga acuan," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin.

Selain mengendalikan inflasi, ia mengungkapkan pada tahun depan bank sentral akan terus mengendalikan nilai tukar rupiah agar lebih stabil, bahkan lebih menguat ke level Rp15.070 per dolar AS.

Dengan berbagai sasaran tersebut, implikasinya pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan lebih rendah pada tahun depan, yakni 4,37 persen (yoy) dibanding prognosa BI pada tahun ini yang sebesar 5,12 persen.

Perkiraan itu seiring dengan masih bergejolaknya ekonomi global hingga tahun depan, namun pada 2024 perekonomian Indonesia diperkirakan lebih baik.

Dengan asumsi makro dalam RATBI 2023, Perry menyebutkan BI menetapkan 40 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dipertanggungjawabkan kepada DPR.

"IKU ini sebagai pelaksanaan dari 12 program strategis kami," ucap dia.

Ia melanjutkan, IKU BI 2023 mencakup pelaksanaan mandat utama dan inisiatif strategis, sebagai representasi indikator keberhasilan strategi BI 2023 yang pro stabilitas dan pro pertumbuhan, ditopang dengan pengelolaan kelembagaan berbasis 2EG, digital, dan hijau.

Adapun IKU BI tahun depan antara lain inflasi inti yang ditargetkan mencapai 2 persen sampai 4 persen, volatilitas nilai tukar rupiah yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan ekonomi, serta cadangan devisa dengan target kurang lebih sama dengan 6 bulan

Kemudian, target pertumbuhan kredit perbankan sebesar 9,5 persen sampai 11,5 persen, target pengembangan 3.000 lebih UMKM, 45 juta transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), serta kurang lebih sama dengan 70 ribu transaksi QR antarnegara.