Pati (Antara Babel) - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan
Indonesia Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, pemerintah belum
menemukan indikasi keterlibatan negara asing terhadap kasus Gerakan
Fajar Nusantara (Gafatar).
"Kondisinya saat ini jauh lebih baik," ujarnya ditemui usai
bersilaturahmi di Pondok Pesantren Maslakul Huda di Desa Kajen,
Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jateng, Selasa.
Apakah Gafatar melakukan pelanggaran, kata dia, belum bisa
diputuskan karena masih dipelajari dan dilihat oleh Kejaksaan Agung.
Dalam memutuskan soal Gafatar, kata dia, tidak boleh terburu-buru, mengingat mereka juga warga Negara Indonesia.
Sejauh ini, kata dia, hampir semua warga yang sebelumnya bergabung
dengan Gafatar di Kalimantan sudah pulang ke daerah asalnya
masing-masing.
Termasuk warga Jateng yang ikut bergabung dengan Gafatar, kata dia, informasi dari Pangdam IV Diponegoro juga sudah pulang.
"Mereka juga sudah diurus oleh masing-masing pemda dengan baik," ujarnya.
Untuk mencegah kasus serupa terulang, kata dia, perlu peran para
alim ulama untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat agar tidak
mudah bergabung dengan kelompok tertentu.
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, warga yang sempat bergabung
dengan Gafatar dipulangkan dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat
yang dipusatkan di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, pada Jumat (29/1).
Salah satu PNS Pemkab Kudus yang merupakan warga Jepara juga ada
yang ikut bergabung dengan Gafatar, namun dia terancam dipecat dari
status PNS karena tidak masuk kerja selama 46 hari tanpa pemberitahuan
atau izin.
Jumlah warga Kudus yang bergabung dengan Gafatar tercatat sebanyak 55 orang, namun yang pulang ke Kudus sebanyak 52 orang.
Luhut: Indikasi Keterlibatan Asing Soal Gafatar Nihil
Selasa, 2 Februari 2016 22:36 WIB
Kondisinya saat ini jauh lebih baik.