Aktivitas masyarakat pesisir Tanjungpunai yang sebelumnya biasa saja, landai alami khas perkampungan nelayan dengan aktivitas menangkap ikan, siput, kerang, udang, kepiting, dan lainnya, dengan pola tangkap tradisional dan hasilnya disisihkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan sisanya dijual.
Sejak 2019, terjadi sedikit perubahan aktivitas masyarakat di dusun tersebut, setelah kehadiran seorang aktivis perempuan Ardianeka yang saat itu masih menjadi pegawai di Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Rambat Menduyung, Provinsi Babel.
Kehadiran Ardianeka yang kemudian menetap di dusun pesisir tersebut tidak terlepas dari kecintaannya terhadap pekerjaan dan keinginan untuk menjaga kelestarian hutan mangrove di daerah itu yang masih alami dan asri.
"Sejak saat itu saya memutuskan untuk tinggal, hidup bersama di tengah warga pesisir Tanjungpunai," kata Ardianeka, dalam perbincangan dengan ANTARA.
Pengetahuan dalam mengelola mangrove dan kawasan hutan menjadikan Ardianeka menjadi salah satu sosok sentral bagi warga setempat, dan secara perlahan berhasil memotivasi warga untuk terus bergerak menjaga kelestarian alam, sekaligus mengelola potensi yang ada untuk meningkatkan ekonomi warga setempat.
Pada awalnya, warga diajak bergotong royong mengembangkan mangrove yang ada di pesisir tersebut menjadi objek wisata baru, namun pada saat usaha mulai berjalan terjadi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan wisata mangrove Tanjungpunai lesu.
Mimpi dalam merintis usaha wisata mangrove seakan pupus karena pandemi, namun semangat untuk terus bergerak tetap tumbuh karena dalam keyakinan mereka jika alam dijaga dengan bijaksana tetap akan memberikan hidup bagi masyarakatnya.
Karena pariwisata semakin hari tambah sepi, akhirnya warga dan Ardianeka mencari jalan lain untuk tetap menggerakkan perekonomian warga, salah satunya berkolaborasi dengan beberapa program pemerintah dalam pelestarian lingkungan, seperti penanaman bibit buah-buahan, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah untuk para ibu dan lainnya.
Pesisir Tanjungpunai tidak hanya sebagai penghasil ikan hasil tangkapan nelayan, namun juga merupakan kawasan mangrove yang luasnya mencapai 1.988,7 hektare atau sekitar 4,18 persen dari luas mangrove yang ada di seluruh Pulau Bangka, dengan tingkat kerapatan 7,5 persen sangat jarang, 7,0 persen jarang, dan 85,5 persen lebat. Berdasarkan data Bakosurtanal tahun 2009, mangrove yang berada di Pulau Bangka seluas 47.621 hektare.
Bermodalkan potensi kekayaan alam yang dimiliki, Ardianeka berhasil menginisiasi pembentukan beberapa kelompok masyarakat di pesisir tersebut, yakni Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Tanjungpunai, Kelompok Tani Hutan Tanjungpunai, dan kelompok UMKM Belangkas Berseri.
Mereka melakukan kerja sama pengelolaan wilayah pesisir, termasuk hutan mangrove yang berada di sekitar hutan produksi dan hutan lindung Tanjungpunai, melalui konsep geopark, dengan menghadirkan Mangrove Tanjungpunai sebagai "Green Blue Integrated Zone".
Pada konsep itu masyarakat bukan hanya memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam, namun juga bisa memanfaatkannya untuk pemberdayaan, pengembangan, dan peningkatan perekonomian.
Kelompok UMKM Belangkas Berseri Tanjungpunai yang beranggotakan ibu-ibu yang sebelumnya tidak punya pekerjaan dan gaji tetap, diberi motivasi dan keterampilan untuk mengolah berbagai hasil tangkapan yang ada di pesisir tersebut.
Seiring waktu, sampai saat ini kelompok tersebut telah berhasil memiliki produk makanan kering siap santap dengan bahan baku hasil tangkapan warga yang ada di pesisir setempat, seperti produk siput berung krispi, udang krispi, teri krispi, dan lainnya, bahkan saat ini sedang dikembangkan krispi buah, antara lain salak, nangka, dan nanas.
Dengan pola pemanfaatan hasil alam tersebut, usaha terus berjalan dan terjadi hubungan timbal balik antara upaya menjaga kelestarian dengan peningkatan perekonomian warga pesisir.
Dukungan lintas sektor
Melihat perkembangan usaha dan semangat warga pesisir Tanjungpunai yang terus meningkat, beberapa pihak tersentuh untuk memberikan dukungan dan motivasi agar usaha yang digeluti warga semakin berkembang.
Salah satu perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, pada akhir 2022 menyalurkan bantuan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada kelompok UMKM Belangkas Berseri, berupa dua unit mesin produksi.
Penjabat Gubernur Babel Ridwan Djamaluddin memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah memberikan andil dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir Tanjungpunai, Mentok.
Pola seperti ini yang akan terus dikembangkan oleh Pemprov Babel, dimana perusahaan yang ada di daerah itu memiliki kewajiban untuk ikut bertanggung jawab melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat.
Kelompok masyarakat yang tergabung dalam UMKM Belangkas Berseri Tanjungpunai saat ini sudah berhasil memproduksi beberapa jenis makanan kering olahan, seperti kerang, teri, udang, dan siput berung, yang sudah dikemas dalam bentuk kemasan modern.
Pemprov Babel juga akan memfasilitasi kelompok UMKM ini untuk mendapatkan sertifikasi halal, izin BPOM dan lainnya, sehingga produknya bisa bersaing di pasar nasional dan internasional.
Peran serta perusahaan swasta yang beroperasi di daerah itu diharapkan menjalankan kewajiban dalam pemberdayaan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Seluruh perusahaan memiliki kewajiban menjalankan program ini dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat.
Program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diterapkan di pesisir Tanjungpunai diharapkan bisa menjadi contoh program pemberdayaan masyarakat untuk dikembangkan di desa-desa lain.
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian juga telah menyiapkan sejumlah program dan kegiatan untuk membantu mengembangkan UMKM warga pesisir agar semakin berdaya saing.
Kegiatan dan program ini disiapkan agar mereka semakin terampil dan mumpuni, baik dalam sisi produksi, pemasaran maupun manajemen, sehingga usaha yang dijalankan bisa terus berkembang dan naik kelas.
Berbagai upaya yang sedang disiapkan menyesuaikan anggaran yang tersedia di pemerintah dengan kebutuhan para pelaku UMKM yang ada di daerah itu.
Pola pelatihan, pendampingan manajemen usaha dan fasilitasi pemasaran dilakukan pemkab, dengan mengajak pelaku usaha mengikuti berbagai pameran di tingkat lokal, regional, dan nasional. Program itu menjadi agenda rutin pemerintah daerah setempat.
Pemkab menilai untuk kelompok UMKM Belangkas Berseri memiliki motivasi yang bagus dan juga mendapatkan bantuan dari program tanggung jawab sosial perusahaan, maka akan bantu pemasaran dan pelatihan agar mereka semakin maju dan berkembang.
Mendukung hilirisasi
Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan menyinggung isu hilirisasi dan berupaya terus menggaungkan program tersebut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Peningkatan nilai tambah ini tidak hanya berfokus pada komoditas tambang, namun juga untuk sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan lainnya, karena setiap daerah di Indonesia memiliki potensi besar.
Di Bangka Belitung, selain sektor perkebunan, pertanian, dan pertambangan, sektor perikanan juga memiliki potensi besar yang perlu terus dikembangkan melalui pola hilirisasi guna memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengurangi ketergantungan dari sektor tambang bijih timah.
Kerja sama antara pemerintah tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa, dengan didukung dari perusahaan, baik perusahaan milik negara maupun swasta, perlu terus dikuatkan untuk membantu usaha yang dijalankan warga.
Dengan adanya perhatian yang diberikan dari seluruh elemen, diharapkan warga pesisir semakin tertarik menggeluti usaha kreatif sektor perikanan.
Seperti yang telah ditunjukkan warga pesisir Tanjungpunai yang saat ini sudah memiliki kelompok UMKM, kelompok tani hutan dan kelompok sadar wisata. Meskipun masih dalam proses rintisan, namun semangat dan keseriusan yang ditunjukkan bisa menjadi contoh bentuk kerja sama lintas sektor yang bisa dikembangkan di desa-desa lain, dengan menyesuaikan potensi sumber daya setempat.
