Mentok, Babel (ANTARA) - Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyiapkan terobosan baru untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan secara prima kepada warga setempat.
"Salah satunya terobosan yang akan dilakukan adalah pembangunan rumah sakit di Kecamatan Kelapa, yang bukan lagi sekelas rumah sakit pratama, namun akan kita bangun rumah sakit tipe C," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Sapi'i Rangkuti di Mentok, Rabu.
Terobosan tersebut, ujar dia, juga terkait dengan upaya meningkatkan jumlah kepesertaan warga setempat dalam program jaminan pelayanan kesehatan secara gratis
Ia menjelaskan dengan fasilitas kesehatan yang lengkap akan tersedia di rumah sakit baru ini, masyarakat setempat tidak perlu lagi jauh-jauh pergi ke Pangkalpinang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
Berdasarkan data Pemkab Bangka Barat, 99,36 persen atau 205.612 jiwa dari total warga setempat 206.937 jiwa sudah mendapatkan perlindungan jaminan pelayanan kesehatan berupa pengobatan gratis.
Bupati Bangka Barat Sukirman mengakui pemkab masih harus menjangkau relatif sedikit lagi jumlah warga setempat yang mendapatkan perlindungan layanan kesehatan tersebut melalui program Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta.
"Masih ada kekurangan sedikit lagi yang harus kita selesaikan secepatnya, agar seluruh warga Bangka Barat merasakan manfaat berobat gratis melalui program Universal Health Coverage (UHC)," katanya.
Program UHC berupa sistem perawatan dan pelayanan kesehatan yang menjamin semua warga di suatu negara atau wilayah tertentu memiliki akses untuk mendapatkan layanan kesehatan
Keberhasilan Pemkab Bangka Barat memberikan jaminan perlindungan kepada warga untuk berobat gratis di seluruh unit pelayanan kesehatan tersebut, suatu kemajuan dan salah satu target kerja prioritas utama bagi pasangan pemerintahan Bupati Sukirman dan Wakil Bupati Bong Ming Ming.
Tercatat, belum genap 100 hari sejak dilantik sebagai kepala daerah setempat pada Juni 2021, Sukirman dan Bong Ming Ming berhasil mewujudkan UHC dengan pencapaian 96 persen dari total warga setempat.
Hingga Maret 2023, jumlah cakupan perlindungan jaminan kesehatan di Bangka Barat 99,36 persen dari total jumlah warga setempat 206.937 jiwa.
Capaian tinggi ini merupakan wujud nyata komitmen Pemkab Bangka Barat dalam memastikan akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu kepada setiap warga.
"Kita melayani masyarakat dengan hati, buat ruang informasi setiap kecamatan dan desa-desa, bahwa hari ini bahkan sebelumnya sudah satu tahun berlalu, masyarakat Bangka Barat dilindungi dalam masalah kesehatan dan tidak ada lagi yang harus membayar untuk berobat dan pelayanan kesehatan lainnya," katanya.
Keberhasilan pemkab dalam bidang kesehatan ini juga diapresiasi pemerintah pusat. Pada Selasa (14/3), Pemkab Bangka Barat mendapatkan penghargaan UHC yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Sukirman mengatakan penghargaan yang diserahkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Balai Sudirman Jakarta Selatan itu, menjadi motivasi pemkab meningkatkan pembangunan kesehatan di daerah tersebut.
Penghargaan ini, katanya, diberikan karena Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dinilai memiliki komitmen tinggi dalam mendukung program jaminan kesehatan nasional, khususnya masyarakat setempat.
"Kami ingin memberi bakti kami untuk masyarakat, mulai dari pendaftaran dengan hanya membawa kartu identitas kependudukan Kabupaten Bangka Barat, anda bebas biaya pelayanan dan penanganan dengan fasilitas kesehatan yang ada," katanya.
Pemkab Bangka Barat juga terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sebagai salah satu prioritas untuk dioptimalkan.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Jakarta, Selasa (14/3), memberikan penghargaan kepada 22 provinsi dan 334 kabupaten/kota yang telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya cakupan kesehatan semesta.
Dengan tercapainya UHC di setiap daerah, Wapres Ma'ruf Amin juga mengapresiasi komitmen pemda dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
