Pangkalpinang (ANTARA) - Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu melaksanakan audiensi dengan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta mendukung program monev.
"Saya sangat terbuka, jika bapak ibu komisioner di KI Babel mau masuk ke OPD-OPD, jadi silahkan lihatlah seperti apa tata cara, tata kelola, akuntable dan sebagainya untuk dilakukan monevnya," kata Pj Gubernur Suganda di Pangkalpinang, Selasa.
Ia mengatakan pada kesempatan itu KI menyampaikan Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2022 sekaligus Usulan Anggaran KI Babel untuk Tahun 2024 kepadanya.
Ketua KI Babel Rosita besama Komisoner KI Martono dalam audiensi selain menyampaikan bentuk laporan tahunan, juga menyampaikan secara lisan tujuannya audiensi tentang progres dan sharing rencana anggaran 2024.
Ia menjelaskan untuk pelaksanaan progres keterbukaan informasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah dimulai sejak tahun 2013. Monitoring dan evaluasi ( monev ) telah dilaksanakan sejak tahun 2019 dan tahun 2022 Babel menduduki diperingkat ke Empat seluruh Indonesia.
"Semakin kesini, sudah menunjukkan kualitas yang semakin baik," katanya.
Ia menambahkan artinya gambaran progres pelaksanaan ditingkat pemda menunjukkan kualifikasi membaik dan masuk dalam kategori informatif.
Menurut dia untuk progres tingkat kabupaten juga meningkat. Pada tahun 2019, nilai kategori hanya sampai pada batas cukup, terus meningkat hingga tahun 2022. "Diluar prediksi terkategori informatif. Hanya masih sedikit tertinggal dua kabupaten yang baru menuju informatif yaitu Bangka Selatan dan Bangka Tengah," jelasnya,
Kemudian dalam penilaiannya selain pemeriksaan langsung ke lapangan, ada 85 soal kuisioner yang harus diisi dan beberapa kategori terdapat penilaian real secara detail di lapangan,
"Semakin kesini, apresiasi semakin meningkat. Untuk tingkat nasional, tahun 2023 ini KI memberikan rekomendasi untuk KPU, 3 SKPD serta pemkab dan Pemkot, yang saat ini masuk dalam 3 besar," ungkapnya menyampaikan bentuk antusiasme pemerintah kabupaten/kota dalam mencapai keterbukaan informasi.
Martono pada menyampaikan terkait anggaran yang sejak lama hanya mampu mengakomodir honorarium dan belanja rutin saja tanpa bisa melaksanakan kegiatan lain sebagai tupoksi KI karena tidak ada dukungan anggaran.
"Bisa dimaklumi, refocusing waktu covid-19 membuat tidak bisa dianggarkan untuk mendukung beban kerja monitoring dan evaluasi ini," katanya terkait rencana tahun ini akan lebih banyak lagi yang bisa dilaksanakan monev selain PPID utama kab/kota, juga akan dilaksanakan untuk OPD.
Ia melanjutkan hingga ke tingkat Pemdes juga akan dilakukan monev, selain juga KI Babel mendapat masukan dari Ketua Komisi 1 DPRD Babel Nico Plamonia karena di pemdes juga mengelola anggaran yang cukup besar, maka perlu dipacu keterbukaan informasinya.
"Terus terang saja kami tidak memiliki kendaraan operesional, dalam audiensi ini salah satunya kami meminta dukungan ini kepada bapak," lanjutnya menjelaskan rencana anggaran KI Babel tahun 2024.
Pj Suganda Suganda menyampaikan dengan terbuka menerima Laporan Tahunan 2022 dan Rencana Anggaran yang disampaikan, dirinya berpesan untuk terus melakukan peningkatan pelayanan informasi dari penilaian monev ini. Selain dulungan atas program ini, juga mengatakan akan mencari solusi atas kebutuhan kendaraan operasional dan anggarannya bersama Diskominfo Babel.
