Belitung (ANTARA) - BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Percepatan Penurunan Stunting (PPS), dalam rangka memperkuat koordinasi, mengidentifikasi intervensi yang perlu dilakukan dan memastikan intervensi yang dilakukan dengan tepat.
Prevalensi stunting di Kabupaten Belitung mengalami peningkatan sebesar 1,2 persen. Hal ini berdasarkan perbandingan data SSGI Tahun 2022 sebesar 19,6 persen dan data SKI Tahun 2023 sebesar 20,8.
Dalam sambutannya, Asisten III Pemerintah Kabupaten Belitung, Suksesyadi yang membuka langsung kegiatan tersebut menyatakan bahwa selama ini telah terjalin koordinasi dan sinergisitas yang baik antara dinas instansi terkait dalam menangani stunting di Kabupaten Belitung.
Disamping itu perlu adanya peningkatan peran serta aktifnya anggota dinas instansi terkait terkait dalam kegiatan PPS Kabupaten Belitung.
Komitmen pemerintah Kabupaten Belitung dalam mendukung percepatan penurunan stunting yaitu dengan meningkatkan pemahaman praktek pengasuhan anak 0 - 23 bulan dan meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan masa kehamilan serta mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat.
"Inovasi yang dilakukan antara lain Ambong, yaitu asistensi dan asupan makanan tambahan untuk balita dan ibu mengandung dan Dara Keriting yaitu dapur keluarga untuk kelola dan mengurangi stunting," ujarnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Babel, Mhd. Irzal juga menyatakan bahwa tahun 2024 adalah tahun terakhir RPJMN 2019-2024, untuk itu agar kita dapat memanfaatkan kesempatan di tahun terakhir ini dengan meningkatkan realisasi dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) tahun 2024.
Berdasarkan laporan aplikasi Morena bahwa di Kabupaten Belitung sampai dengan 18 Oktober 2024 baru mencapai 51,07 persen, pada hal waktu tinggal 3 bulan lagi.
"Sedangkan dana BOKB operasional yang di peruntukkan penurunan stunting baru terealisasi 48,81 persen. Operasionalnya yakni dana untuk BKB KIT Stunting, operasional pendampingan keluarga beresiko stunting, operasional pencatatan hasil pendampingan, audit kasus stunting, koordinasi TPPS di tingkat Kab/Kota yang fiskal sangat rendah, rendah dan sedang serta mini lokakarya kecamatan," ujarnya.
Dengan adanya dukungan dana BOKB dan dilakukannya kegiatan percepatan penurunan stunting, Irzal berharap prevalensi stunting di Kabupaten mengalami penurunan.
Mari bersama-sama meningkatkan sinergisitas karena stunting bukan tanggung jawab satu instansi saja namun tanggung jawab bersama atau fentahelix dengan dukungan pemerintah daerah, Perguruan Tinggi, Masyarakat, pelaku usaha, dan Media Masa lain-lain.
"Mari kita fokus kepada keluarga yang beresiko stunting berdasarkan verifikasi dan validasi data Pendataan Keluarga Tahun 2024. Komitmen kita tingkatkan salah satunya melalui Bapak/Bunda Asuh anak Stunting dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya atas komitmen Pemerintah Kabupaten Belitung dalam upaya percepatan penurunan stunting" tutup Irzal.
