BKKBN Babel monev TPPS di Bangka bahas penyelesaian stunting

Pangkalpinang (ANTARA) - BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) TPPS di Kabupaten Bangka, guna membahas penyelesaian stunting di wilayah Kabupaten Bangka.

Kepala Perwakilan BKKBN Babel, M.Irzal dalam keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang, Rabu (16/10), menyampaikan bahwa data terlaporkan melalui aplikasi morena, 34,5 persen anggaran untuk pencegahan stunting di Kabupaten Bangka yang baru terealisasi. 

"Secara umum untuk BOKB pada tahun 2023 dapat terlaksana sebesar 93 persen, dan sampai dengan 30 September 2024, BOKB yang terealisasi baru 36 persen. Padahal anggaran ini dapat dimaksimalkan penyerapannya untuk percepatan penurunan stunting," terang Irzal.

Di kesempatan ini Kepala Bappeda Kabupaten Bangka, Pambudi menyampaikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024 - 2026, dimana penyelesaian permasalahan stunting ini adalah tugas bersama yang melibatkan banyak pihak. 

"Insya Allah di November ini akan membedah rumah sebanyak 58 rumah masyarakat miskin ekstrim, dengan 40 rumah dari APBD, dan sisanya dari CSR dan lain-lain," ujar Pambudi.

Pemda Kabupaten Bangka telah melakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, CSR dan media massa untuk melakukan KIE pada masyarakat

TPPS yg dibentuk telah sampai dengan struktur TPPS Desa.

Dalam sebaran statistik, yang paling kiri stunting menurut WHO simpangan deviasi di kisaran minus 5 sampai minus 2, jadi potensi stunting di Kabupaten Bangka sangat tinggi, di kluster usia 6-24 bulan.

"Oleh karena itu kami memberikan perhatian serius pada Baduta di kisaran usia 6-24 bulan, namun ada faktor determinan lain yg mempengaruhi termasuk peran dari Pemprov Babel terhadap stunting di Kabupaten Bangka. Harapan kami, kita tidak mengorbankan pelayanan dasar pada masyarakat seperti PBI," ujarnya.

Menurutnya saat ini pihaknya juga sedang bicara kondisi nyaris stunting, ketika PBI tidak kita gubris, maka angka minus 2 dapat bergeser ke minus 3 bahkan lebih. Pihaknya juga telah menjajaki kerjasama dengan Kementerian Sosial dengan harapan PBI APBN dapat membantu pengentasan stunting di Kabupaten Bangka.

"Pada tahun 2023, terjadi peningkatan jumlah anak stunting. Dalam inovasi ini dijelaskan bahwa dokter spesialis anak turun ke desa sebanyak 10 lokus stunting di Kabupaten Bangka. Pasien yang dicurigai stunting dengan penyakit penyerta lain dirujuk ke RS," ujarnya.

Sangat disayangkan balita dengan BBLR teridentifikasi di atas 26 bulan, tidak di intervensi secara dini. Ibu balita kurang mendapatkan informasi atau ketidaktahuan tentang praktek pemberian makanan yang tepat pada Baduta inovasi lainnya dan kampanye pencegahan stunting dilakukan melalui RRI.

Perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rini menyampaikan apresiasi kepada Kabupaten Bangka bahwa angka prevalensi stunting Kabupaten Bangka di EPPBGM sudah di bawah 2,5.

Pendampingan untuk Anak-anak usai 6-24 bulan perlu dipantau dengan optimal. Balita yang tidak di bawa ke Posyandu perlu menjadi perhatian juga agar tidak menjadi masalah baru bagi percepatan penurunan stunting.

"Sanitasi air bersih sudah bagus, untuk semua faktor determinan sudah cukup baik, mohon dipertahankan dan dapat menjadi contoh bagi kabupaten lain;" ujarnya.

Kepala OPD KB Bangka, Nurita mengatakan bahwa sudah ada MoU antara Pemda Kabupaten Bangka dengan perguruan tinggi dalam upaya PPS.

"Banyak pihak yg telah dilibatkan dengan melakukan MoU dengan Perguruan tinggi, FKUB dan beberapa mitra lainnya dalam upaya PPS. Ada alokasi dana hibah yang ikut serta berperan dalam upaya PPS," tutupnya.