BKKBN Bangka Belitung pantau petugas percepatan penurunan stunting di Belitung

Pangkalpinang (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melakukan pemantauan dan evaluasi para petugas agar mampu melakukan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Belitung.

"Kegiatan pemantauan dan evaluasi ini dalam rangka memperkuat koordinasi, mengidentifikasi permasalahan, dan melakukan perencanaan tepat, agar intervensi yang dilakukan berhasil sesuai target yang direncanakan," kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Babel Mohammad Irzal di Pangkalpinang, Rabu.

Ia mengatakan saat ini prevalensi stunting di Kabupaten Belitung mengalami peningkatan sebesar 1,2 persen, berdasarkan perbandingan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 sebesar 19,6 persen dan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 sebesar 20,8.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024. Untuk itu, kata dia, perlu dimanfaatkan dengan baik dengan meningkatkan realisasi dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) 2024.

"Berdasarkan laporan aplikasi Morena, di Kabupaten Belitung sampai dengan 18 Oktober 2024 BOKB baru mencapai 51,07 persen, padahal waktu tinggal tiga bulan, sedangkan dana BOKB operasional yang ditujukan untuk penurunan stunting baru terealisasi 48,81 persen," katanya.

Ia menjelaskan dana BOKB yang sudah termanfaatkan sebesar 48,81 persen tersebut, operasionalnya untuk dana Bina Keluarga Balita (BKB) kit stunting, operasional pendampingan keluarga beresiko stunting, operasional pencatatan hasil pendampingan, audit kasus stunting, koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat kabupaten/kota yang fiskal sangat rendah, rendah dan sedang, serta lokakarya mini di tingkat kecamatan.

Dengan adanya dukungan dana BOKB dan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting, kata dia, diharapkan prevalensi stunting di Kabupaten Belitung mengalami penurunan.

"Mari bersama-sama meningkatkan sinergisitas, karena stunting bukan tanggung jawab satu instansi saja namun tanggung jawab bersama dengan dukungan pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat, pelaku usaha, media massa dan lainnya," kata Mohammad Irzal.

Ia mengajak seluruh unsur untuk fokus kepada keluarga yang berisiko stunting berdasarkan verifikasi dan validasi data Pendataan Keluarga tahun 2024.

"Komitmen percepatan penurunan terus kita tingkatkan, salah satunya melalui program orang tua asuh anak stunting," katanya.

Asisten III Pemerintah Kabupaten Belitung Suksesyadi menyatakan selama ini telah terjalin koordinasi dan sinergisitas yang baik antara dinas dan sejumlah instansi terkait dalam menangani stunting di Kabupaten Belitung.

"Pemkab Belitung berkomitmen dalam mendukung percepatan penurunan stunting yaitu dengan meningkatkan pemahaman praktik pengasuhan anak usia baru lahir hingga 23 bulan dan meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan masa kehamilan, serta mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat," katanya.

Selain itu, Pemkab juga telah melakukan beberapa inovasi, antara lain asistensi dan asupan makanan tambahan untuk anak usia bawah lima tahun (balita) dan ibu hamil.

"Kami juga telah melaksanakan program dapur keluarga untuk mengurangi stunting," ujarnya.