Pangkalpinang (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pengawasan tim lapangan, untuk mempercepat penanganan stunting di daerah itu.
"Kita secara berkala melakukan pengawasan dan evaluasi agar stunting bisa segera diatasi, hari ini kita juga melaksanakan kegiatan tersebut di Kabupaten Bangka," kata Kepala BKKBN Provinsi Babel Muhammad Irzal di Pangkalpinang, Rabu.
Berdasarkan data yang dilaporkan melalui aplikasi morena dari Kabupaten Bangka, sampai saat ini anggaran untuk pencegahan stunting terealisasi sebesar 34,5 persen.
"Secara umum untuk Bantuan Operasional Keluarga Berencana -BOKB- pada tahun 2023 dapat terlaksana sebesar 93 persen, dan sampai dengan 30 September 2024, BOKB yang terealisasi baru 36 persen. Padahal anggaran ini dapat dimaksimalkan penyerapannya untuk percepatan penurunan stunting," katanya.
Dengan adanya pengawasan dan evaluasi yang dilaksanakan BKKBN Provinsi Babel itu diharapkan anggaran yang tersedia bisa segera dimanfaatkan hingga akhir tahun, agar penanganan dan pencegahan stunting semakin maksimal.
Kepala Bappeda Kabupaten Bangka Pambudi menyampaikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka tahun 2024-2026, penyelesaian permasalahan stunting merupakan tugas bersama yang melibatkan banyak pihak.
"Kami pada November tahun ini akan merealisasikan bedah rumah sebanyak 58 unit warga miskin ekstrem, sebanyak 40 unit dari dana APBD dan sisanya dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan -TJSL- perusahaan," katanya.
Pemkab Bangka juga telah melakukan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, menjalin hubungan baik dengan perusahaan agar bisa menyalurkan TJSL dan media massa untuk melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat.
"Sampai saat ini TPPS yang dibentuk juga telah sampai di tingkat desa," ujarnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan sebaran statistik simpangan deviasi di kisaran minus lima sampai minus dua, atau potensi stunting di Kabupaten Bangka masih sangat tinggi untuk kelompok usia enam hingga 24 bulan.
"Oleh karena itu kami memberikan perhatian serius pada bayi usia di bawah dua tahun, namun ada faktor determinan lain yang mempengaruhi, termasuk peran dari Pemprov Babel terhadap stunting di Bangka. Harapan kami, kita tidak mengorbankan pelayanan dasar pada masyarakat seperti PBI," ujarnya.
Saat ini pihaknya juga sedang berkomunikasi dengan Kementerian Sosial agar Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang didanai dengan APBN dapat membantu mengentaskan stunting di Kabupaten Bangka.
"Berdasarkan pengalaman tahun 2023, terjadi peningkatan jumlah anak stunting. Dalam penanganan ini kita tugaskan dokter spesialis anak turun ke 10 desa lokus stunting di Kabupaten Bangka, pasien yang dicurigai stunting dengan penyakit penyerta lain kemudian dirujuk ke rumah sakit," katanya.
Selain dengan pola itu, katanya, Pemkab Bangka juga memberikan perhatian kepada anak di bawah lima tahun yang teridentifikasi agar mendapatkan intervensi secara dini, salah satunya dengan memberikan informasi lengkap kepada ibu balita agar mampu mempraktikkan pemberian makanan tepat.
Dinas Kesehatan Provinsi Babel memberikan apresiasi kepada Pemkab Bangka atas pencapaian angka prevalensi stunting di Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPBGM) sudah di bawah 2,5.
Pendampingan untuk anak usai enam hingga 24 bulan perlu terus dipantau, sedangkan anak yang belum dibawa ke posyandu secara rutin bisa diperhatikan agar tidak menjadi masalah baru dalam program percepatan penurunan stunting.
Selain itu, sanitasi air bersih juga dinilai sudah menunjukkan perkembangan yang baik dan untuk semua faktor determinan sudah cukup baik dan perlu untuk terus dipertahankan agar bisa menjadi contoh bagi daerah lain.
"Kita juga melakukan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, Forum Kerukunan Umat Beragama -FKUB- dan beberapa mitra lain dalam upaya percepatan penanganan stunting. Dalam hal ini kita siapkan alokasi dana hibah kepada yang ikut serta berperan dalam program ini," katanya.
