Mentok, Babel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen terus meningkatkan jumlah cakupan peserta jaminan perlindungan kesehatan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
"Kesehatan merupakan modal utama pembangunan, kami akan terus melakukan perbaikan, baik dari sisi pelayanan kesehatan, dukungan fasilitas, sarana dan prasarana serta perlindungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat Muhammad Soleh di Mentok, Jumat.
Hal ini dikatakan Sekda M. Soleh saat memimpin rapat forum komunikasi para pemangku kepentingan utama di Kabupaten Bangka Barat mengenai BPJS Kesehatan yang digelar di Ruang Pusdalop Setda Bangka Barat.
Melalui kegiatan bersama pimpinan instansi terkait tersebut diharapkan mampu memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Bangka Barat.
Ia mengatakan pada Maret 2023 Bangka Barat berhasil mendapat penghargaan dari pemerintah pusat setelah mencapai angka 99,5 persen cakupan Universal Health Coverage (UHC).
Pencapaian itu merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah daerah dalam bidan kesehatan dan diupayakan untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan cakupannya.
"Pimpinan daerah memiliki visi yang kuat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, pencapaian ini akan terus ditingkatkan agar pelayanan kesehatan semakin baik," ujarnya.
Dengan adanya pelayanan kesehatan disertai dengan gerakan bersama untuk mencegah kemungkinan terjadinya warga yang sakit, diharapkan bisa menjadi modal dalam membangun daerah.
Ia menyadari tantangan dan kendala tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan operasional pelayanan kesehatan.
Untuk mengatasi hal tersebut, katanya, perlu dilakukan kerja sama dan memperkuat koordinasi melalui forum pemangku kepentingan.
"Melalui penguatan koordinasi dan komunikasi lintas sektor ini diharapkan berbagai permasalahan yang ada di tengah masyarakat dan pelayanan kesehatan bisa dicarikan solusi dengan cepat dan tepat," katanya.
Selain perencanaan dalam pelaksanaan penanggulangan permasalahan juga diupayakan agar berbagai macam data yang dibutuhkan semakin valid dan sesuai kondisi terkini.
"Penguatan data keseluruhan merupakan salah satu hal penting untuk menyusun berbagai program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan di daerah," katanya.
Turut hadir dalam diskusi forum tersebut, antara lain Kepala BPJS Pangkalpinang, Pelaksana Tugas Kepala Dinsos PMD Bangka Barat, perwakilan RSUD Sejiran Setason, perwakilan Disdukcapil, dan sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah terkait.
Berita Terkait
Dinsos Bangka: 35 ribu warga keluar peserta BPJS Kesehatan
9 November 2024 13:51
Puluhan warga di Sukabumi tertipu jaringan pemalsu BPJS Kesehatan
26 Oktober 2024 06:10
Pemkot Pangkalpinang dan BPJS Kesehatan tingkatkan sinergi pastikan UHC tepat sasaran
26 September 2024 14:45
Media workshop BPJS Kesehatan, potret satu dekade program JKN dan tantangan pemerintahan baru
25 September 2024 17:03
BPJS Kesehatan anugerahkan penghargaan istimewa bagi jurnalis dan media massa
25 September 2024 16:57
Iuran kelas II BPJS dari 100 ribu jadi 400 ribu per Agustus 2024, benarkah?
20 Agustus 2024 09:18
Dirut BPJS Kesehatan: Iuran kelas 3 tak akan naik saat KRIS berlaku
8 Agustus 2024 21:50
Seluruh kabupaten/kota di Babel sudah mencapai UHC
8 Agustus 2024 20:18