Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membangun panti rehabilitasi sosial multilayanan bagi penyandang disabilitas, guna mewujudkan Negeri Serumpun Sebalai inklusif ramah difabel.
"Panti ini tengah disiapkan di Kota Pangkalpinang dan Belitung Timur," kata Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Suganda Pandapotan Pasaribu saat menghadiri acara sarasehan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan dalam mewujudkan Kepulauan Babel inklusif dan ramah penyandang disabilitas, Pemprov Kepulauan Babel tindak hanya membangun panti rehabilitasi sosial multilayanan bagi penyandang disabilitas, tetapi juga membangun asesibilitas perkantoran yang ramah bagi penyandang disabilitas hingga memberikan bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Selain itu, peningkatan kualitas layanan bagi penyandang disabilitas juga akan terus diupayakan dengan menyiapkan tenaga tenaga professional dipanti dan terus meningkatkan keterampilan dalam melayani disabilitas.
"Dalam upaya membangun ekosistem daerah yang inklusif dan ramah difabel ini, kami akan melaksanakan berbagai upaya baik melalui APBD dan kepedulian dunia usaha di daerah ini," katanya.
Ia berharap dengan kegiatan sarasehan ini dapat memetakan kebutuhan penyandang disabilitas di Babel agar lebih produktif, mandiri dan bermartabat dengan peran aktif seluruh komponen masyarakat.
"Mereka tidak berbeda dengan kita, mereka juga bisa berkontribusi besar untuk Bangka Belitung," katanya.
Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND) Republik Indonesia Dante Rigmalia mengapresiasi langkah Pemprov Kepulauan Babel untuk memberikan advokasi agar hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek dapat dipenuhi.
"Saat ini banyak disabilitas yang belum sepenuhnya mendapatkan hak-haknya," katanya.
Ia menyampaikan ada enam isu strategis yang digaungkan KND untuk didukung semua pihak yakni penghapusan stigma, pendataan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas.
"Negara sudah hadir tapi belum sepenuhnya, tapi kami yakin kami didukung orang baik. Dari segi pendidikan baru 30 persen penyandang disabilitas yang lulusan SD, 11 persen SMP dan 14 persen SMA dan kurang 5 persen lulus perguruan tinggi. Hal inilah yang membuat penyandang disabilitas sulit untuk mendapatkan akses pekerjaan," katanya.
