KPU Bangka Barat: DPT Pemilu 2024 sebanyak 148.424 pemilih

Mentok, Babel (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2024 di daerah ini sebanyak 148.424 pemilih.

"Jumlah pemilih yang terdata dalam daftar pemilih tetap (DPT) ini berkurang sebanyak 190 orang jika dibandingkan dengan jumlah pemilih yang terdata dalam daftar pemilih sementara hasil pemutakhiran (DPSHP) yang ditetapkan sebanyak 148.614 pemilih," kata anggota KPU Kabupaten Bangka Barat Henny Afriana di Mentok, Sabtu.

Pengurangan jumlah pemilih tersebut karena adanya pencoretan pemilih dari daftar pemilih karena tidak memenuhi syarat sebanyak 651 orang, sedangkan penambahan pemilih baru mencapai 461 orang.

"Data DPSHP masih bersifat dinamis dan bisa berubah karena petugas terus melakukan pendataan kepada warga yang memiliki hak pilih maupun mencoret nama yang sudah tidak memenuhi syarat," katanya.

Pencoretan nama pemilih dari daftar, kata dia,. karena beberapa faktor, seperti meninggal dunia, pindah domisili, warga sipil menjadi anggota TNI/Polri, dan lainnya.

Sebanyak 148.424 pemilih yang sudah ditetapkan dalam DPT Pemilu 2024 tersebut terdiri atas 76.431 laki-laki dan 71.933 perempuan yang tersebar di 570 tempat pemungutan suara (TPS) di 66 desa/kelurahan yang berada di enam kecamatan.

Jumlah pemilih berasal dari Kecamatan Mentok 37.799 orang, Kecamatan Simpangteritip 22.252 orang, Kecamatan Jebus 16.293 orang, Kecamatan Kelapa 25.714 orang, Kecamatan Tempilang 21.063 orang, dan Kecamatan Parittiga 25.303 orang.

Meskipun KPU Kabupaten Bangka Barat telah menetapkan DPT Pemilu 2024, kata dia, pihaknya tetap memberikan kesempatan bagi warga yang sudah memiliki hak pilih untuk masuk dalam daftar pemilih dan para petugas tetap akan melakukan pendataan pemilih yang belum terdata dalam daftar tersebut.

"Kami telah melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan pendataan pemilih baru, antara lain dengan Rumah Tahanan Mentok, Kantor Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan sejumlah pondok pesantren," katanya.