Pangkalpinang (ANTARA) - Masyarakat Pangkalpinang menyampaikan aspirasi kepada Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu, mengenai persoalan sampah yang telah menggunung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Parit Enam hingga krisis air.
"Kami masyarakat setempat sudah banyak yang batuk-batuk," kata salah satu warga Sobran saat menyampaikan aspirasinya di Lapangan Kelurahan Bacang, Rabu.
Hal senada juga diutarakan Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil. Dirinya mengatakan persoalan sampah di Pangkalpinang diakibatkan TPA Parit Enam saat ini sudah overload karena tak mampu menampung produksi sampah.
Ia menyampaikan Pemkot juga mengalami krisis lahan untuk dijadikan tempat pembuangan sampah karena menurut persyaratan TPA harus berjarak minimal 10 kilometer dari kawasan perumahan atau rumah penduduk setempat.
"Persoalan sampah tidak bisa dikerjakan Pemkot Pangkalpinang sendiri, kami butuh bantuan Pemprov Babel untuk menghadirkan TPA regional, karena pemukiman kami sudah padat untuk mendirikan TPA baru," katanya.
Sementara itu selain persoalan sampah, masyarakat juga menyampaikan aspirasi lain, misalnya terkait minimnya penerangan jalan, kekeringan yang menyebabkan krisis air bersih, hingga pekat (penyakit masyarakat) prostitusi di Pangkalpinang,
Pj Gubernur Suganda mengungkapkan terkait sampah pihaknya akan berencana mendirikan TPA regional untuk mengatasi permasalahan yang terus menumpuk.
Selain itu, untuk eksekusi jangka pendek, pihaknya bersama PLN akan memanfaatkan sampah organik sebagai bahan bakar pembangkit listrik, termasuk untuk mengolah sampah langsung dipasar.
"Mendirikan TPA regional tidak bisa cepat, karena harus ada studi kelayakan dan detail engineering design (DED). Tapi yang terpenting kita bersama-sama menyelesaikan persoalan ini," katanya.
Disamping itu, beberapa isu lainnya langsung ditindaklanjutinya dengan meneruskan aspirasi itu ke masing-masing dinas terkait yang menjadi kewenangan provinsi.
Menurut dia itulah manfaat dari program Gule Kabung, dimana program tersebut merupakan bentuk kolaborasi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota
"Karena untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, harus bersifat kolaboratif, karena kita Serumpun Sebalai," katanya.
