Pangkalpinang (ANTARA) - Ditreskrimsus Polda Bangka Belitung akhirnya resmi melakukan penahanan terhadap dua tersangka kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan.
"Keduanya tersangka yang ditahan yakni As yang merupakan Kepala Desa dan Ta selaku Bendahara Desa. Kedua tersangka resmi ditahan sejak Senin (25/9)," kata Kabid Humas Polda Bangka Belitung, Kombes Pol Jojo Sutarjo, Rabu (27/9).
Jojo mengatakan keduanya resmi ditahan usai berkas perkara para tersangka dinyatakan lengkap atau P21 dari JPU Kejati Babel.
Jojo mengungkapkan, kejadian tindak pidana korupsi penyalahgunaan APBDes Simpang Rimba ini berlangsung pada Bulan Mei 2016 sampai dengan Bulan Desember 2017 lalu.
Dimana, sebelumnya pada tahun 2016 Desa Simpang Rimba mendapat anggaran APBDes sebesar Rp. 1.889.200.293 yang dipergunakan untuk kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Bantuan keuangan Provinsi Keuangan Babel.
"Dana APBDes tahun anggaran 2016 dan 2017 inilah kemudian dicairkan oleh tersangka As dan Ta berdasarkan arahan dari As selaku Kades. Selanjutnya dana yang telah dibelanjakan tersebut dipertanggungjawabkan dalam Perdes laporan pertanggungjawaban APBDes," kata Jojo.
Dalam pengelolaan keuangan Desa tahun anggaran 2016 dan 2017, lanjut Jojo, kedua tersangka diketahui juga tidak pernah melibatkan Sekretaris Desa.
Selain itu, dalam menatausahakan belanja APBDes, tidak dicatat pada buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.
Jojo menambahkan dalam penyusunan bukti pertanggungjawaban tidak sesuai kondisi sebenarnya dan hanya berdasarkan persetujuan tersangka As selaku Kades tanpa verifikasi dari Sekretaris Desa.
"Akibat kejadian tersebut, berdasarkan hasil penyidikan dan laporan hasil pemeriksaan investigative telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara atau daerah senilai Rp366.625.990," ungkap Jojo.
Mengenai modus Operandi, kedua tersangka telah mempertanggungjawabkan belanja Desa lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya senilai Rp218.000.990.
Selain itu, mempertanggungjawabkan belanja desa atas kegiatan yang tidak dilaksanakan senilai Rp76.625.000 serta melakukan pembayaran kepada pihak-pihak yang tidak berhak senilai Rp71.400.000.
"Keduanya dipersangkakan dengan pasal 2 ayat (1) dan/atau pasal 3 dan/atau pasal 9 dan/atau pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 huruf e KUHP," ujar Jojo.
Sementara itu, dalam kasus tersebut, Ditreskrimsus Polda Babel turut mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya Surat pertanggungjawaban (SPJ) yang fiktif, Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Kades dan Bendahara Desa Simpang Rimba serta uang tunai sebesar Rp135.000.000.
Berita Terkait
Ditreskrimum Polda Babel bongkar dua kasus TPPO di Pangkalpinang selama Juli - November 2024
23 November 2024 20:23
Berbagi kebahagiaan, Kapolda Babel ajak anak panti asuhan nikmati makan siang bersama
23 November 2024 12:30
Ditresnarkoba Polda Babel ringkus pemuda pemilik 932,5 butir ekstasi dan 1,09 gram sabu
23 November 2024 09:37
Polda Babel dan jajaran berhasil ungkap 20 kasus narkoba periode November 2024
22 November 2024 13:41
Polda Babel catat 19 kasus laka lantas dan 1.673 pelanggar selama dua pekan di November
22 November 2024 10:59
Ditpolairud Polda Babel tabur bunga peringati HUT Ke-74 Polairud
21 November 2024 22:46
2 Anggota Ditpamobvit Polda Babel diganjar penghargaan, Dir Pamobvit: Jadikan ini semangat dan teruslah berbuat baik
21 November 2024 10:35
Ditresnarkoba Polda Babel ringkus pria simpan 5 paket sabu dan timbangan digital
21 November 2024 09:24