Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2023.
Rencananya, Rakornas tersebut akan digelar selama 2 (dua) hari, mulai dari tanggal 9-10 Oktober 2023 di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan Sumatera Utara, dengan mengusung tema "Arah Kebijakan Pengawasan Tahun 2024".
Dalam keterangan rilis yang diterima di Pangkalpinang Selasa, Rakornas yang digagas oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) itu, dibuka dengan prosesi pemukulan Gondang 9 oleh Irjen Kemendagri Tomsi Tohir, bersama perwakilan Pj Gubernur Sumut Arief S. Trinugroho, para Gubernur, Wakil Gubernur dan Penjabat Gubernur dari seluruh Indonesia.
Mewakili Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Inspektur (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir dalam sambutannya mengatakan bahwa Rakornas tersebut akan membahas sejumlah isu-isu aktual, terkait pengawasan dalam rangka menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perihal arah kebijakan pengawasan tahun 2024.
"Pelaksanaan Rakornas ini, sesuai amanat Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," kata Tomsi Tohir, Senin malam.
Ia menyebutkan bahwa peningkatan pelayanan publik, harus didorong oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), baik itu di tingkat pusat maupun kabupaten/kota.
"Terkait temuan-temuan, saya berharap rekan-rekan APIP harus tegas dan berani, karena APIP adalah rekan kita yang dapat mengembalikan kebocoran anggaran, sehingga APBD-APBD kita dapat tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat," katanya.
Sementara, Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Suganda Pandapotan Pasaribu, yang turut hadir dalam kesempatan itu berharap APIP di daerah semakin baik kedepannya.
Menurutnya jika APIP di daerah sudah baik maka hal tersebut akan bermuara pada baiknya pertanggungjawaban keuangan di daerah, khususnya di Kepulauan Babel.
"Dalam Rakornas tadi, itu yang disoroti adalah berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan oleh APIP," kata Pj Gubernur Suganda, menanggapi sejumlah arahan yang diberikan Irjen Kemendagri, untuk daerah.
"Kalau APIP-nya bagus, tentunya pertanggungjawaban keuangan akan bagus juga, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, itu bisa lebih bagus," katanya.
"Sesuai dengan arahan dari Presiden, belanja APBD juga harus disesuaikan dengan kebutuhan yang paling prioritas bagi daerah dan masyarakat. Tentunya, kita harus mengikuti arahan itu," tutupnya.
