Jakarta (ANTARA) -
"Paslon kami siap debat dengan aturan dan ketentuan yang dibuat KPU. Apapun format yang ditentukan," kata Nusron dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.
Bahkan, kata dia, pasangan Prabowo-Gibran siap apabila format debat capres-cawapres menggunakan Bahasa Inggris.
"Andai KPU menentukan demi kepentingan diplomasi internasional. Misal debat antara Cak Imin, Mas Gibran, dan Pak Mahfud dengan bahasa Inggris dan tanpa bawa teks-pun, kami siap. Tapi kami tidak mengusulkan itu," ujar Nusron.
Ia menjelaskan bahwa ketegasan tersebut diperlukan untuk merespons isu yang banyak menyudutkan Prabowo-Gibran sebagai pihak yang menginginkan perubahan format debat tersebut.
Sebelumnya, Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) menyatakan Tim Prabowo-Gibran pada saat "focus group discussion" (FGD) di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta tidak ada format debat, namun hanya berupa pemaparan dan pendalaman dokumen visi-misi saja.
"Terkait silang pendapat perihal usulan debat capres dan cawapres Pilpres 2024, maka Timnas AMIN menegaskan posisinya," kata Co-captain Timnas AMIN Nihayatul Wafiroh dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, pada FGD tanggal 29 November 2023 di KPU, Timnas AMIN mencatat usulan dari Tim pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 2 agar format debat hanya berupa pemaparan dan pendalaman dokumen visi-misi saja.
KPU RI telah menetapkan debat Pilpres 2024 sebanyak tiga kali untuk calon presiden dan dua kali untuk calon wakil presiden, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 50 ayat (1).
Debat pertama di Kantor KPU pada tanggal 12 Desember 2023 temanya terkait dengan hukum, hak asasi manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.
Pada debat kedua yang dijadwalkan pada tanggal 22 Desember 2023 mengusung tema pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional.
Tema debat ketiga pada tanggal 7 Januari 2024 adalah ekonomi (kerakyatan dan digital), kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak (digital), keuangan, dan pengelolaan APBN.
Selanjutnya tema debat keempat pada tanggal 21 Januari 2024 perihal energi, sumber daya alam (SDA), SMN, pajak karbon, lingkungan hidup dan agraria, serta masyarakat adat.
Debat terakhir pada tanggal 4 Februari 2024 dengan tema mengenai teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoaks, intoleransi, pendidikan, kesehatan (post-COVID Society), dan ketenagakerjaan.
Tema debat tersebut merujuk pada visi nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
