Ganjar tekankan pentingnya reformasi kepolisian atasi masalah keamanan

Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menekankan pentingnya pelaksanaan reformasi kepolisian di Tanah Air untuk menuntaskan berbagai persoalan keamanan, terorisme, penyalahgunaan narkoba, pinjaman dan judi online, kekerasan seksual, bahkan kejahatan pencucian uang.

"Reformasi kepolisian betul-betul harus (mampu) mengantisipasi ini (berbagai persoalan keamanan)," kata Ganjar saat memaparkan visi dan misi serta program kerja dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu.

Ia yakin reformasi kepolisian bisa dilakukan di antaranya melalui penguatan sistem siber dan sumber daya manusia siber yang kuat.

Selain mampu mengatasi persoalan keamanan dan kejahatan, Ganjar menilai reformasi kepolisian itu akan mampu pula menghadirkan polisi yang betul-betul bisa mengayomi masyarakat.

Meskipun bukan hal yang mudah, menurut Ganjar, dia bersama calon wakil presiden Mahfud Md akan mampu mewujudkan reformasi kepolisian. "Sebagai anak polisi, saya paham betul ini sesuatu yang sangat sulit dan pasti akan bisa kita lakukan," ujar dia.

Baca juga: Pendukung Ganjar-Mahfud acungkan 3 jari saat Prabowo pidato

Baca juga: Debat ketiga, Ganjar berkomitmen hadirkan sistem pertahanan 5.0

Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pemilu presiden dan wakil presiden 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023 dan debat kedua pada 22 Desember 2023, KPU menggelar debat ketiga yang mempertemukan para capres.

Tema debat ketiga meliputi pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.

Baca juga: Cek fakta, Ganjar sebut anggaran pertahanan Indonesia belum capai 2 persen dari PDB

Baca juga: Ganjar tekankan komitmen pada kemerdekaan Palestina

Baca juga: Ganjar buka debat usung redefinisi politik luar negeri bebas aktif