Debat ketiga, Ganjar berkomitmen hadirkan sistem pertahanan 5.0

Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkomitmen menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan sistem pertahanan 5.0 melalui modernisasi pertahanan "SAKTI".

"Pertahanan kita harus masuk dalam wilayah 5.0 dengan teknologi 'SAKTI'," kata Ganjar dalam debat ke tiga Pilpres 2024 di Jakarta, Minggu.

Modernisasi pertahanan alutsista SAKTI merujuk pada program Perkasa dengan Keunggulan Teknologi 5.0 yang diusung oleh Ganjar bersama calon wakil presiden Mahfud Md.

Menurut Ganjar modernisasi tersebut dinilai sangat penting untuk memperkuat sistem pertahanan serta meningkatkan kemampuan dalam menghadapi ancaman dan tantangan.

Hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat gravitasi baru juga dinilainya menjadi tantangan tersendiri, bagaimana pertahanan Indonesia mampu mengantisipasi terjadinya tarung global antara Amerika dan China.

Baca juga: Cek fakta, Ganjar sebut anggaran pertahanan Indonesia belum capai 2 persen dari PDB

"Kita juga perlu melakukan gelar pasukan karena IKN jadi pusat gravitasi bari dan ini bagian dari antisipasi tarung global Amerika dan Tiongkok," ujar dia.

Untuk merealisasikan modernisasi tersebut maka anggaran Kementerian Pertahanan dinilainya harus ditingkatkan sebesar 1 hingga 2 persen dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Baca juga: Ganjar tekankan komitmen pada kemerdekaan Palestina

Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023 dan debat kedua pada 22 Desember 2023, KPU menggelar debat ketiga yang mempertemukan para capres.

Tema debat ketiga meliputi pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.

Baca juga: Ganjar buka debat usung redefinisi politik luar negeri bebas aktif