Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan setelah melakukan safari politik selama satu tahun ke belakang, ia menemukan bahwa jutaan rakyat berbondong-bondong menginginkan perubahan.
Menurut dia, keinginan akan adanya perubahan itu terlihat saat sejumlah warga secara swadaya membuat poster-poster atau alat peraga kampanye yang mendukung dirinya. Dia mengatakan hal itu tidak didanai oleh uang dari Jakarta, melainkan dari jerih keringat rakyat.
"Ini adalah keinginan perubahan," kata Anies dalam debat kelima Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pemilu) 2024 di Jakarta, Minggu malam.
Pada kesempatan itu, dia juga menyebutkan bahwa hingga saat ini ada sekitar 45 juta orang tidak bekerja dengan layak, dan sebanyak 70 juta orang tidak mempunyai jaminan sosial.
Terkait sektor pendidikan, menurut Anies, rakyat yang tinggal jauh dari kota tidak mendapatkan pendidikan yang layak, padahal rakyat di daerah tersebut memiliki kemampuan yang tinggi, tetapi tidak memiliki kesempatan.
Dia pun menilai hal tersebut tidak menjadi keprihatinan bagi segelintir elite, dan untuk itu, telah menjadi kegelisahan bagi rakyat. "Sekarang kita jauh dari cita-cita republik ini," katanya.
Baca juga: Anies janji pembangunan manusia hadirkan kesetaraan dan keadilan
Untuk itu, Anies mengaku memilih jalur politik seperti para pendiri bangsa untuk membawa perubahan. Dia berjanji membawa gagasan pendiri bangsa untuk kembali mewarnai pembangunan Indonesia.
KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.
Debat pamungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.
