Pangkalpinang (ANTARA) - Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan menghadiri rapat koordinasi penanganan inflasi daerah di bulan Februari bersama Kemendagri dan sejumlah instansi terkait secara virtual, Senin (12/2/2024). Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Sekda Kota Pangkalpinang, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta OPD terkait.
Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian juga mengingatkan peran pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu. Ia mensosialisasikan tentang hak pemilih untuk mensukseskan pemilu. Selain itu Tito juga meminta stakeholder dan instansi terkait mengupdate tinjauan inflasi.
Penyampaian laporan dimulai dari BPS, kemudian Badan Pangan Nasional (Bapanas). Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi menyampaikan ada sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan 10 persen dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, diantaranya jagung, beras medium zona1, 2 dan 3, serta beras premium zona 1, 2 dan 3.
“harga tertinggi kebanyakan di wilayah timur. Selain itu pemerintah juga terus melakukan varian untuk mengisi cadangan pangan,” kata Arief.
Dia juga mengapresiasi peran aktif pemerintah daerah dan seluruh stakeholder dalam melakukan Gerakan pangan Murah (GPM) yang tersebar di 374 titik di 38 provinsi. Pemerintah juga melakukan penyaluran bantuan beras yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2023 hingga 2024.
“Hal itu dilakukan untuk memastikan stabilisasi harga beras. Namun untuk sementara dari tanggal 8-14 Februari bantuan pangan beras dihentikan dan mulai kembali tanggal 15 Februari. Ini dilakukan untuk menghormati pelaksanaan pemilu dan pemutakhiran data BPS,” katanya.
