Rencana Israel berpotensi kacaukan kondisi Ramadhan di Palestina

Jakarta (ANTARA) - Dalam sebuah acara Konferensi Pemimpin Organisasi Yahudi Utama Amerika di Yerusalem, Minggu (18/2), Menteri Masa Perang Israel Benny Gantz mengemukakan pernyataan yang menyebut Ramadhan, bulan suci bagi umat Islam.

Gantz, yang merupakan mantan menteri pertahanan negara Zionis itu, menyatakan bahwa dunia dan pemimpin Hamas harus tahu bahwa "jika pada Ramadhan warga kami yang disandera tidak pulang ke rumah, maka pertempuran akan diperluas ke wilayah Rafah".

Gantz juga menyatakan bahwa Hamas punya pilihan yang jelas yaitu dengan menyerah dan melepaskan sandera agar Gaza bisa merayakan bulan suci Ramadhan.

Diperkirakan bahwa bulan Ramadhan pada tahun 2024 Masehi ini akan bermula pada tanggal 10 Maret, yang berarti waktu yang diberikan adalah beberapa pekan.

Pernyataan Gantz yang dikutip dari surat kabar The Times of Israel itu memberikan ancaman kepada Hamas agar segera melepaskan sandera yang masih ditahan.

Bila tidak, maka Gantz menyatakan akan melakukan serangan darat ke Rafah, yang merupakan kota paling selatan di Jalur Gaza, berbatasan dengan Mesir.

Seperti diketahui, Rafah juga tempat bernaung dari sekitar 1,5 juta pengungsi Palestina yang terusir dari berbagai daerah di Gaza.

Sebelum Israel melakukan serangan pengeboman tanpa pandang bulu di Gaza, Rafah hanya ditinggali oleh sekitar 280 ribu warga.

Jutaan pengungsi di Rafah itu pindah ke wilayah selatan karena pasukan Israel sebelumnya "menjanjikan" bahwa daerah selatan adalah kawasan yang aman, tetapi ternyata janji tersebut hanyalah bualan belaka.

Rafah sendiri hingga kini kerap ditargetkan dengan serangan udara, yang menyebabkan pembantaian terhadap berbagai warga Palestina, termasuk banyak dari mereka adalah kaum perempuan dan anak-anak.

Bila ancaman Gantz terlaksana dengan dalih sandera tidak dilepaskan, maka serangan darat tentara Zionis ke Rafah akan berpotensi mengakibatkan jatuhnya banyak korban warga sipil, karena tidak ada lagi tempat yang aman di daerah kantong Palestina tersebut.

Suara ketidaksetujuan

Padahal, berbagai pihak, termasuk mereka yang kerap berteriak bahwa "Israel memiliki hak untuk membela diri" (baca: membantai warga Palestina), juga telah menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap rencana serangan ke Rafah yang kini dihuni jutaan warga Palestina.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden misalnya, dalam pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Kamis (15/2), menyatakan bahwa operasi militer Israel tidak boleh dilakukan tanpa rencana yang dapat dijalankan untuk memastikan keselamatan dan dukungan bagi warga sipil di Rafah.

Presiden Biden juga menekankan agar bantuan kemanusiaan untuk Jalur Gaza dapat sampai ke tangan warga sipil Palestina yang membutuhkannya.

Seperti diketahui, sejumlah bantuan kemanusiaan yang dimaksudkan untuk warga Palestina ada yang diblokir oleh elemen masyarakat Israel.

Dari Eropa, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell pada Jumat (16/2) mendesak Pemerintah Israel untuk tidak melakukan serangan militer di kota Rafah, Gaza selatan, tempat bernaung lebih dari satu juta warga Palestina yang mengungsi.

Menurut Borrell, Uni Eropa sangat prihatin mengenai kemungkinan serangan darat di Rafah, serta meminta pemerintah Israel untuk tidak melakukan tindakan militer di Rafah yang dapat memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah menjadi bencana dan mencegah penyediaan kebutuhan dasar dan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan.

Bahkan, Pelapor Khusus PBB untuk Pembela Hak Asasi Manusia Mary Lawlor juga telah mengusulkan pemberlakuan "embargo senjata" terhadap Israel sebagai respons atas serangan di Jalur Gaza, atau berarti siapa saja yang memasok senjata ke Israel harus berhenti melakukannya.

Lawlor mengingatkan bahwa situasi di Gaza sangat mengerikan karena masyarakat di sana sudah kelelahan, terkepung, dan tidak berdaya, akibat dari berkali-kali diminta pergi ke tempat yang aman sehingga berakhir di Kota Rafah.

Belum lagi dengan bencana kelaparan dan kekurangan obat-obatan yang telah diteriakkan oleh berbagai pihak yang peduli atas kondisi kemanusiaan di Gaza, telah disuarakan sejak lama.

Dengan demikian, langkah untuk meminta agar berbagai negara yang memasok senjata ke negara Zionis dapat segera menghentikan pasokannya, merupakan usulan yang sangat logis.

Namun, ternyata pemberitaan The Wall Street Journal pada Sabtu (17/2) mengungkap bahwa pemerintah Amerika Serikat sedang bersiap mengirimkan senjata ke Israel, termasuk bom, peralatan panduan Joint Direct Attack Munition (JDAM), serta murang peledak.

Menurut berita yang mengutip sejumlah sumber yang mengetahui rencana pengiriman senjata itu, jumlah persenjataan yang akan dipasok ke Israel (yang pasti akan digunakan antara lain ke Jalur Gaza), adalah bernilai puluhan juta dolar AS atau sekitar ratusan miliar rupiah.

Maka tak heran bila nafsu membunuh Israel sepertinya belum dan tidak akan bisa terpuaskan, apalagi mengingat bahwa serangan itu telah mengakibatkan sekitar 29.000 korban tewas. Bahkan, ada pejabat negara Zionis itu yang tanpa tedeng aling-aling memberikan ancaman sambil menyebut nama bulan suci Ramadhan.

Pertempuran saat Ramadhan

Dalam catatan sejarah, sebenarnya pernah terjadi sejumlah pertempuran pada bulan puasa di masa lalu.

Menurut data dari laman lifeinsaudiarabia.net, Pertempuran Badar yang merupakan konflik fisik pertama umat Islam di Madinah, terjadi pada 17 Ramadhan tahun 2 Hijriyah, atau bersamaan dengan tahun 624 Masehi.

Selain itu, Pembebasan Makkah oleh pasukan Islam juga terjadi pada 20 Ramadhan tahun 8 Hijriyah (630 M), kemudian ada pula Pertempuran Ain Jalut antara Dinasti Mamluk dan penyerangan kaum kolonial Mongol tercatat pada 25 Ramadhan tahun 658 Hijriyah (1260 M). Berbagai palagan itu tercatat dimenangkan oleh pasukan Islam.

Dalam masa modern ini, dapat disebut misalnya Perang Yom Kippur pada 1973, yaitu konflik bersenjata antara Israel dan koalisi negara Arab yang dipimpin Mesir dan Suriah, pada 6-25 Oktober 1973, juga terjadi pada bulan puasa, atau tepatnya 9-28 Ramadhan.

Tidak hanya di Jalur Gaza, Otoritas Israel juga dikabarkan media setempat pada Minggu (18/2) bahwa telah terjadi kesepakatan untuk melakukan pembatasan akses ke Masjid Al Aqsa di Tepi Barat selama Ramadhan bagi masyarakat Palestina yang bermukim di Israel.

Pembatasan tersebut disetujui perdana menteri Benjamin Netanyahu berdasarkan rekomendasi menteri keamanan nasional Itamar Ben-Gvir yang berhaluan ekstrem kanan.

Padahal, dinas keamanan dalam negeri Israel, Shin Bet telah memperingatkan bahwa langkah pembatasan tersebut akan dapat memperkeruh suasana di wilayah Tepi Barat.

Direktur Shin Bet Ronen Bar, seperti dikutip dari media Times of Israel, memperingatkan bahwa menerapkan pembatasan akan memicu reaksi kemarahan dan akan menguntungkan Hamas.

Namun, sejumlah peringatan itu sepertinya tidak diindahkan oleh pemerintah Israel yang dipimpin Perdana Menteri Netanyahu.

Pembatasan akses Al Aqsa

Sejak serangan Israel ke Jalur Gaza Oktober tahun lalu, polisi Israel terus membatasi akses Masjid Al Aqsa bagi masyarakat Palestina di Israel, khususnya bagi mereka yang mengikuti ibadah Shalat Jumat.

Meski demikian, sekitar 25 ribu warga Palestina berhasil masuk Masjid Al Aqsa Jumat lalu atau pada 16 Maret 2024, untuk mengikuti Shalat Jumat pertama di masjid tersebut sejak serangan Israel berlangsung.

Pembatasan Shalat Jumat di Masjid Al Aqsa dari Oktober 2023 hingga Jumat kemarin menjadi yang terlama sepanjang sejarah, menurut seorang pejabat Dinas Wakaf Muslim di Yerusalem yang tak disebutkan namanya, dikutip kantor berita Anadolu.

Kelompok pejuang Palestina Hamas juga telah mengeluarkan pernyataan bahwa keputusan untuk melakukan pembatasan itu harus ditolak karena merupakan keputusan kriminal dan berharap agar umat tetap teguh dan berbondong-bondong datang untuk menjaga Masjid Al Aqsa.

Beberapa Ramadhan terakhir juga kerap terjadi sejumlah bentrokan antara kepolisian Israel dengan warga Palestina terkait dengan masjid Al Aqsa.

Negara Zionis itu sepertinya juga tidak pernah belajar dari sejarah, sehingga rencana pemerintah Israel yang ada saat ini juga berpotensi mengacaukan kondisi Ramadhan mendatang di Palestina.