Bonivasius sampaikan isu dan tantangan kependudukan menuju Indonesia Emas 2045

Belitung (ANTARA) - Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Bonivasius Prasetya Ichtiarto menyampaikan sejumlah isu dan tantangan menuju Indonesia Emas 2045.

Hal ini disampaikannya dalam rapat koordinasi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (22/2). 

Menurut Bonivasius, berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia adalah 270,20 juta jiwa bertambah 32,56 jiwa dibandingkan sensus penduduk tahun 2010.

Disampaikannya, sebaran penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. 

"Dengan luas sebesar tujuh persen dari wilayah Indonesia, Pulau Jawa dihuni sebanyak 151,59 juta jiwa atau 56,10 persen penduduk Indonesia," katanya di Tanjung Pandan, Kamis.

Oleh karena itu, sejumlah isu dan tantangan kependudukan menuju Indonesia Emas 20245 diantaranya adalah ketimpangan antar daerah.

"Ketimpangan ekonomi juga terjadi pada ekonomi antar daerah. Penyumbang terbesar ekonomi Indonesia masih didominasi Pulau Jawa yang mencapai 58,5 persen terhadap PDB. 

Selanjutnya adalah Sumatera menyumbang 22 persen, Kalimantan 7,9 persen, Sulawesi 6,0 persen, Bali dan Nusa Tenggara 3,1 persen, Maluku dan Papua 2,5 persen.

"Ketimpangan tersebut terjadi karena pusat pembangunan lebih banyak bertumpu di Pulau Jawa.

Selain itu, lanjut dia, isu dan tantangan kependudukan lainnya adalah berkaitan dengan bonus demografi yang meliputi isu meningkatnya pengangguran dan membuat potensi penduduk produktif tersia-siakan.

"Selanjutnya adalah kurangnya keterampilan karena rendahnya basis sumber daya manusia dan kurangnya pendidikan berbasis keterampilan," ujarnya.

Untuk itu, lanjut dia, diperlukan upaya-upaya untuk mewujudkan pembangunan keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

"Seperti jaminan gizi 1.000 hari pertama hidup, pola pengasuhan dan perlindungan yang benar, jaminan kesehatan nasional, pengendalian penyakit, bantuan gizi, bantuan sosial, asistensi, dan rehabilitasi penyandang disabilitas," katanya.