Jumlah korban meninggal akibat banjir lahar Gunung Marapi bertambah menjadi 67 orang

Bukittinggi (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah total korban banjir lahar dingin Gunung Marapi di Sumatera Barat yang meninggal dunia kembali bertambah menjadi 67 orang, Kamis pagi.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan yang diterima di Bukittinggi, Sumatera Barat, Kamis, mengatakan bahwa berdasarkan laporan terfaktual yang diterima pada Rabu (15/5), jumlah tersebut bertambah setelah tim SAR gabungan berhasil menemukan beberapa orang yang sebelumnya dilaporkan hilang.

Sebab, dalam laporan yang diterima Pusdalops BNPB jumlah korban yang hilang saat ini tersisa 20 orang dari sebelumnya ada sebanyak 35 orang.

Korban yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia tersebut salah satunya Halimatu Sa'diyah, warga Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, yang jasadnya ditemukan sekitar 5 kilometer dari tempat dilaporkan hilang, Rabu (15/5) siang pukul 11:00 WIB dan telah dikebumikan.

Baca juga: Jumlah korban banjir lahar di Sumbar bertambah jadi 58 orang pada Rabu, 35 orang dilaporkan hilang

Selain itu, untuk keluarga terdampak berjumlah 989 keluarga yang juga berkurang dari sebelumnya sebanyak 1.543 keluarga, dan korban luka-luka bertambah sebanyak 44 orang dari sebelumnya 33 orang.

Para korban tersebut dikonfirmasi berasal dari lima kabupaten/kota terdampak bencana banjir lahar dingin Gunung Marapi yakni Kabupaten Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Kota Padang, dan Padang Panjang.

"Semuanya masih dalam proses pencarian dan identifikasi, sehingga masih dapat berubah," ujarnya.

Namun, ia memastikan semua kebutuhan korban dan warga yang terdampak bencana di Ranah Minang ini akan terpenuhi selama masa tanggap darurat diberlakukan hingga 14 hari ke depan terhitung sejak Senin (13/5).

Kepala BNPB Suharyanto pun, menurut dia, terus melaporkan kondisi penanganan dampak bencana hidro-meteorologi tersebut kepada Presiden Joko Widodo yang meminta semua kebutuhan prioritas bisa terpenuhi secara cepat, termasuk memastikan upaya pencegahan potensi bencana susulan bisa terlaksana dengan baik.