Jakarta (Antara Babel) - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan berkilah pertemuannya dengan Menteri ESDM Arcandra Tahar di kantornya Senin siang hanya membahas masalah pengelolaan Blok Masela.
Luhut yang ditemui di kantor Kemenko Kemaritiman, Senin petang, mengaku Arcandra yang disebut memiliki kewarganegaran ganda itu memang sempat datang ke kantornya.
"Iya, tadi dia datang. Tadi kami bicara mengenai masalah Masela," katanya.
Saat dikonfirmasi para awak media apakah pertemuan itu juga membahas masalah dwikewarganegaan Arcandra, Luhut menampiknya.
Menurut Luhut, masalah soal isu dwikewarganegaraan Arcandra yang belakangan menyeruak adalah urusan Menteri Hukum dan HAM.
"Itu kan sudah urusan Menkum HAM,"ujarnya.
Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu kembali menjawab pertanyaan awak media yang menyebut bahwa Luhutlah orang yang mengusulkan untuk memasukkan Arcandra ke kabinet.
"Tidak pernah saya usulkan dia," katanya membantah.
Luhut juga membantah kabar bahwa Deputi Kantor Staf Kepresidenan Darmawan Prasodjo yang merekomendasikan Arcandra di posisi Menteri ESDM.
"Apa urusannya dia mengusulkan. Memang dia siapa?" katanya.
Saat disinggung soal pernyataan Luhut beberapa waktu untuk "melindungi" Arcandra yang kembali ramai di media, Luhut mengaku hal tersebut berbeda konteks.
Menurut dia, pernyataannya untuk melindungi Arcandra yang ia lontarkan 2 Agustus lalu itu menyangkut pengelolaan di bidang migas.
"Itu kan saat 2 Agustus lalu, dalam konteks bahwa di migas itu banyak sekali mafia-mafianya. Engga usah ngomong begitu (disambung ke isu dwikewarganegaraan)," jelasnya.
Menteri ESDM Arcandra Tahar pada Senin siang memang sempat ke kantor Kemenko Kemaritiman untuk bertemu Luhut. Dalam pertemuan singkat selama tujuh menit, Arcandra mengaku hanya menyapa Luhut.
"Say hi doang," katanya seusai pertemuan itu.
Kendati demikian, Arcandra terlihat terburu-buru keluar gedung dengan gelagat gelisah. Saat ditanya pun, ia terlihat mengelap keringat.
Berita Terkait
Luhut Sebut Reklamasi Teluk Jakarta Tak Bermasalah
7 September 2016 15:34
DPR minta ANTARA, TVRI, dan RRI tak memikirkan kompetisi dengan swasta
2 Desember 2024 20:15
Ketua Komisi VII DPR apresiasi LKBN ANTARA karena tak andalkan APBN
2 Desember 2024 18:13