Pertamina tunggu arahan pemerintahan soal pembatasan BBM bersubsidi

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan menunggu arahan pemerintah soal wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Kita tunggu pemerintah," kata Nicke di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Sementara saat dikonfirmasi apakah ada kenaikan harga BBM non-subsidi pada 1 Agustus 2024, ia mengatakan bahwa untuk BBM non-subsidi memang selalu ada penyesuaian harga.

"Itu kan sudah biasa kalau non-subsidi," ucap Nicke.

Ia pun mengaku belum mengetahui apakah ada kenaikan harga BBM non-subsidi pada 1 Agustus 2024.

"Belum tahu, kita belum hitung," ujar Nicke.

Adapun, penyesuaian untuk harga BBM non-subsidi akan melihat terlebih dahulu tren harga minyak mentah, harga publikasi Mean of Platts Singapore (MOPS), dan juga kurs.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sejauh ini pemerintah belum membahas tentang kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

"Ndak, ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga,” kata Presiden ketika ditemui sebelum berangkat untuk kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (16/7).

Wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi sebelumnya diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi BBM mulai 17 Agustus 2024, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

Pernyataan itu, ia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan BBM yang berhubungan dengan defisit APBN 2024.

Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol.