Jakarta (Antara Babel) - Pakar hukum tata negara, Yusril Izha Mahendra menilai ada perjanjian atau "deal" politik yang dilakukan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait pencalonan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai calon kepala Badan Intelijen Negara (BIN), menggantikan Sutiyoso.
"Para politisi dan analis meyakini bahwa kalau Pak Jokowi mengajukan Budi Gunawan sebagai kepala BIN, maka PDIP akan mendukung Basuki T Purnama (Ahok) pada pilkada mendatang. Itulah yang sudah diprediksi dalam "bargain" politik ini," kata Yusril, di Jakarta, Minggu.
Ia berpendapat, meski di internal PDI-Perjuangan menentang hal tersebut, arah itu tetap saja semakin terlihat karena di internal partai berlambang kepala banteng itu, terus terlihat melakukan pembicaraan-pembicaraan di dalamnya.
"Kita menganggap kecenderungan terbesar tetap akan mendukung Pak Ahok," tambahnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Yusril mengaku pihaknya sedang menyiapkan strategi lanjutan. Dimana dirinya, terus melakukan konsolidasi terhadap partai-partai diluar dari tiga partai pendukung Ahok.
"Tetapi, kalau pandangan itu tak terbukti, dan PDI-Perjuangan mendukung yang lain, ini akan menjadi keuntungan," kata mantan Menteri Hukum dan HAM ini.
Pimpinan DPR telah menerima surat pergantian Kepala Badan Intelijen Negara, yang menyebutkan Komjen Pol Budi Gunawan menggantikan Sutiyoso, surat itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
"Setelah Pak Mensesneg menyerahkan (surat pergantian KaBIN), maka Pimpinan DPR langsung mengadakan rapat pimpinan untuk menindaklanjuti surat tersebut," kata Ketua DPR Ade Komaruddin di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat.
Ade mengatakan, DPR akan menindaklanjuti surat itu setelah Pimpinan melakukan rapat dengan fraksi-fraksi, yang kemungkinan dilaksanakan pekan depan.
Menurut dia, rapat tersebut dilaksanakan pada Senin (5/9) sekaligus menentukan komisi terkait yang akan ditugaskan melakukan uji kelayakan dan kepatutan.
"Namun sesuai mitra kerja, tentu Komisi I akan kami tugaskan untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan, setelah itu kita tentukan jadwalnya," ujarnya.
Mensesneg M. Pratikno mengatakan dirinya hadir ke DPR untuk menyampaikan surat dari Presiden Joko Widodo terkait pergantian Kepala BIN.
Menurut dia, Presiden mengusulkan nama Budi Gunawan sebagai pengganti Sutiyoso, dan proses selanjutnya ada di DPR karena institusi itu akan memberikan pertimbangannya.
"Pergantian ini regenerasi, itu saja argumentasinya," ucapnya.
Menurut dia, tidak ada periodesasi jabatan kepala BIN sehingga pergantian itu merupakan hal yang wajar.
