Jakarta (ANTARA) -
Dia seorang diri mengangkat tangan kanannya untuk memprotes hak angket tersebut yang dinilai akan melemahkan KPK. Dan tak lama setelahnya, dia pun memimpin fraksi partai politiknya untuk melakukan walk out sebagai tanda tidak setuju atas upaya tersebut.
Politikus tersebut adalah Ahmad Muzani, elite Partai Gerindra yang sudah malang melintang di panggung wakil rakyat sejak tahun 2009.
Gerindra pun merupakan partai yang sejak berdirinya pada tahun 2008, berada di luar pemerintahan hingga tahun 2019. Maka tak heran pada tahun-tahun sebelum 2019, Gerindra di DPR RI kerap menyampaikan masukan dan kritikan terhadap beragam hal.
Muzani pada tahun 2016 sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, sempat menyatakan bahwa partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto itu pun berperan sebagai oposisi.
Namun bagaikan peribahasa pucuk dicinta ulam pun tiba, Muzani kini menempati kursi tertinggi di lembaga parlemen dengan menjadi Ketua MPR RI Periode 2024--2029, menggantikan Bambang Soesatyo dari periode sebelumnya.
Pada awal pidatonya sebagai Ketua MPR, Muzani mengajak para wakil rakyat untuk menjalani gaya hidup sederhana. Dia pun mengingatkan bahwa tugas yang dihadapi oleh wakil rakyat di masa depan bukan tugas yang mudah.
Profil Ahmad Muzani
Politikus Partai Gerindra itu lahir di Tegal, Jawa Tengah, pada 15 Juli 1968. Sejak belia, Muzani pun aktif berorganisasi hingga tercatat pernah memimpin organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII).
Dia kemudian mengenyam pendidikan di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta. Dengan keahlian di bidang komunikasi, Muzani pun sempat menjadi wartawan majalah dan penyiar radio.
Lewat pengalamannya dari dunia media yang bersinggungan dengan banyak orang, dia pun kemudian mulai terjun ke dunia politik. Salah satunya, ia sempat bergabung ke Partai Bintang Reformasi yang dibentuk dai sejuta umat K.H. Zainuddin MZ.
Di sisi lain, dia pun sempat terjun di dunia usaha dan pernah bekerja menjadi manajer perkebunan kelapa sawit milik Prabowo Subianto. Dari koneksinya dengan Prabowo itu, dia lantas menempuh karier politiknya dengan masuk ke partai berlambang kepala garuda itu menjelang Pemilu 2009.
Pada saat itu pula, dia memutuskan untuk maju sebagai calon anggota legislatif dari Daerah Pemilihan Lampung I. Dalam kiprah elektoral pertamanya itu, Muzani dengan mulus berhasil melenggang ke Senayan dan resmi menjadi Anggota DPR RI periode 2009--2014.
Pada periode tersebut, Muzani diangkat menjadi Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI. Di sisi lain, dia pun aktif di internal partai dan di organisasi-organisasi lainnya.
Pada periode selanjutnya, yakni 2014--2019, dia kembali terpilih menjadi Anggota DPR RI. Selain itu, dia mulai mengisi jabatan strategis di Partai Gerindra dengan menjadi Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra pada tahun 2015.
Rekam profesi wakil rakyat
Sejak menduduki jabatan strategis di parlemen, Fraksi Partai Gerindra termasuk Muzani tidak diam ketika mendapati kebijakan yang berpotensi merugikan rakyat. Hal itu pun sempat tercatat dalam pemberitaan ANTARA sejak 10 tahun lalu.
Salah satunya pada akhir tahun 2014, dia pun mendesak Pemerintah mencabut kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi dan mengembalikan pada harga awal. Kebijakan Pemerintah saat itu dinilai jauh dari harapan rakyat
Selain itu, dia juga salah seorang yang meminta kenaikan tunjangan Anggota DPR pada tahun 2015 ditunda karena saat itu ia menilai ekonomi Indonesia mengalami perlambatan. Di sisi lain, dia mengatakan saat itu ada ribuan guru honorer yang menuntut kepastian.
Lalu pada tahun 2016, dia sempat meminta kepada Pemerintah untuk menunda reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta dan menghormati putusan pengadilan. Saat itu, proses hukum reklamasi Pulau G memang masih berlanjut sehingga masih berada dalam status quo.
Adapun Fraksi Partai Gerindra yang dipimpin Muzani itu menjadi salah satu fraksi yang mendorong disahkannya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menjadi dasar hukum penyediaan pelayanan khusus pemerintah untuk penyandang disabilitas saat ini.
Tantangan ke depan
Tugas penting pertama Muzani sebagai Ketua MPR RI yakni menyelenggarakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober mendatang.
Pasangan Prabowo-Gibran kini didukung oleh koalisi partai politik yang "gemuk" dan memiliki kursi sangat banyak di parlemen. Sejauh ini, koalisi itu hanya menyisakan PDI Perjuangan yang belum bergabung.
Walakin, tantangan Muzani sebagai pimpinan lembaga wakil rakyat yang mengawasi kinerja Pemerintah tidaklah mudah. Terlebih lagi dirinya merupakan petinggi dari partai yang dipimpin oleh Prabowo.
Selain dinamika politik dalam negeri, tantangan bangsa di panggung internasional pun semakin besar. Dalam pidato perdananya sebagai Ketua MPR, dia minta agar Pemerintah menggunakan pengaruhnya untuk meredam konflik Timur Tengah.
Ke depannya, dia menginginkan MPR agar terus menjadi rumah kebangsaan dan merawat Pancasila sebagai dasar negara demi menjaga persatuan dalam perbedaan.
Kini, rakyat menunggu sumbangsih Muzani yang mendapat amanah sebagai Ketua MPR RI untuk bersama-sama membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia.
