Pangkalpinang (ANTARA) - Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Didit Srigusjaya mengungkapkan keprihatinannya karena hingga saat ini puluhan pejabat eselon II, III dan IV di lingkup Pemprov Babel belum dilantik sehingga masih banyak yang menduduki jabatan pelaksana tugas dan pelaksana harian
"DPRD Babel sebagai wakil rakyat selalu menampung aspirasi masyarakat dan saat ini DPRD sangat prihatin Pak Pj Gubernur, karena banyaknya eselon 2 yang masih berstatus Plt bahkan hampir 50 orang eselon III dan IV juga posisinya masih Plt," kata Ketua Didit di Pangkalpinang, Senin.
Didit mengatakan banyaknya para pejabat eselon yang berstatus Plt menandakan bahwa organisasi dan demokrasi di lingkup Pemprov Kepulauan Bangka Belitung (Babel) tidak sehat karena ini menghambat kemampuan para ASN yang ingin mengembangkan karirnya.
"Ini bentuk demokrasi yang tidak sehat, jadi kita minta Pj Gubernur dan Pj Sekda segera melakukan pelantikan usai Pilkada serentak ini sesuai yang diamanatkan Kemendagri RI agar para ASN kita bisa memberi pelayanan yang maksimal ke masyarakat," terang Didit.
Menurut Didit saat ini para pimpinan dan anggota DPRD Babel sangat bersemangat menyelesaikan semua persoalan yang ada di lingkup Pemprov Babel, salah satunya adalah kekosongan jabatan eselon II bahkan III dan IV yang masih di isi oleh pelaksana tugas (Plt).
"Anggota DPRD luar biasa semangatnya, jadi kita minta komitmen Pj Gubernur dan Pj Sekda, habis pilkada ini segera lakukan pelantikan. Jika setelah pilkada masih belum dilantik maka DPRD Babel akan mengambil sikap tegas," ujarnya.
Sebelumnya DPRD Babel mencatat di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) ada 9 OPD yang jabatan eselon II nya diisi oleh pelaksana tugas (Plt) dan ada 48 jabatan eselon III dan IV juga diisi oleh Plt atau pelaksana harian (Plh).
Menurut Didit ada unsur kesengajaan yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) untuk menunda bahkan tidak melantik hingga melangkahi aturan yang ada dan terkesan tidak elok karena menzolimi dan menghambat karir ASN yang ingin berpartisipasi sesuai aturan.
"Ini ada kesengajaan dari eksekutif, giliran mau dilantik ada dinas teknis yang tidak hadir, jadi lucu. Ini menzolimi orang dan menghambat karir ASN karena sudah melangkah aturan. Kita tunggu komitmen dari eksekutif karena DPRD pernah mengosongkan 2 anggaran di OPD dan inilah salah satu fungsi DPRD yang punya hak anggaran, jadi jangan main-main dengan DPRD," tegas Didit.
Didit menambahkan, Komisi I DPRD Babel akan mengawal permasalahan ini hingga ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI bersama Pj Sekda Babel karena selama kurun waktu 2,5 tahun ini Bangka Belitung (Babel) diisi oleh 4 Pejabat (Pj) Gubernur belum pernah ada pelantikan pejabat eselon, sedangkan DKI Jakarta meski Pj Gubernurnya baru, bisa melantik 4 pejabat eselon II.
"Sudah 4 Pj Gubernur kita tapi mereka tidak pernah melantik siapa-siapa. Sedangkan Pj Gubernur DKI saja baru 2 bulan sudah melantik 4 pejabat eselon. Jadi kita akan mengambil sikap tegas jika setelah pilkada ini belum ada yang dilantik," tutup Didit.
