Hamilton (ANTARA) - Pemerintah Republik Demokratik Kongo mendorong Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak menangani krisis yang semakin memburuk di Kongo, dan memperingatkan bahwa massa rakyat akan turun tangan sendiri jika DK PBB gagal bertindak.
Menteri Luar Negeri Kongo Therese Kayikwamba Wagner, Selasa (28/1), menegaskan bahwa semua langkah telah diambil untuk melindungi misi diplomatik di negaranya.
Kepada DK PBB, Menlu Wagner menegaskan para korban adalah akibat dari tindakan kriminal yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan pasukan Rwanda (RDF) dengan impunitas penuh dan dalam kesunyian DK PBB.
Wagner menyebut negaranya "terjebak" dan mencatat bahwa hanya dalam 24 jam terakhir, lebih dari 100 orang dilarikan ke pusat-pusat kesehatan, lebih dari 500.000 orang mengungsi, dan situasi kemanusiaan terus memburuk.
“Apa lagi yang akan Rwanda lakukan untuk terus menyalahgunakan rasa hormat dan wewenang Anda? Instrumen internasional apa yang harus dilanggar agar Dewan akhirnya mengambil tindakan yang diperlukan terhadap Kigali, mulai dari Piagam PBB hingga hukum kemanusiaan internasional, hak asasi manusia, serta proses perdamaian Luanda dan Nairobi?,” katanya bertanya.
Menlu Wagner menegaskan bahwa kehidupan warga sipil yang telah dirampas aksesnya terhadap kebutuhan dasar selama empat hari itu bergantung pada keputusan yang akan diambil DK PBB.
Dia juga mendesak Dewan untuk bertindak dengan berani dan tegas terhadap Rwanda atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.
“Semua orang sedang menunggu untuk melihat apa yang akan Anda lakukan. Seberapa besar bencana kemanusiaan dan pelanggaran mencolok terhadap wilayah kami yang harus tercapai agar Anda mengecam para pelaku di M23, para perwira Rwanda, dan kaki tangan mereka?,” ujarnya.
Jika DK PBB tidak mengecam, maka realitas itu akan tercatat dalam sejarah sebagai masa ketidakberdayaan dan ketidakpedulian Dewan Keamanan.
Menyoroti fakta bahwa Republik Demokratik Kongo adalah negara Afrika yang sedang diserang, Menlu Wagner mengatakan bahwa membiarkan krisis ini berlanjut dengan menyatakan ini adalah masalah Afrika yang harus diselesaikan oleh Afrika sendiri, mengkhianati semangat solidaritas internasional.
Ia menyerukan tanggung jawab kolektif dan mengajukan lima tuntutan mendesak, termasuk penarikan segera pasukan Rwanda, sanksi yang ditargetkan terhadap rantai komando pasukan RDF, embargo terhadap sumber daya alam, penghapusan Rwanda sebagai kontributor pasukan PBB, dan transparansi dalam transfer senjata.
"Kami di sini karena dunia perlu menyelesaikan perbedaannya dan menghadapi tantangannya. Jika Dewan ini gagal, maka rakyatlah yang akan turun tangan sendiri," katanya menegaskan.
Awal pekan ini, pemberontak M23, yang diduga didukung Rwanda, mengklaim telah mengambil alih kota Goma di bagian timur. Sementara Kinshasa menuduh pasukan Rwanda hadir di sana.
Setidaknya 25 orang tewas di Goma dan sembilan lainnya di Rwanda. Selain itu, ratusan orang terluka akibat bentrokan yang terjadi antara tentara Kongo dan kelompok pemberontak.
Warga setempat melaporkan bahwa baik pasukan pemerintah maupun pemberontak menguasai sebagian kota Goma, yang berpenduduk tiga juta jiwa, termasuk pengungsi internal.
Sumber : Anadolu